Jakarta, JurnalBabel.com – Partai Demokrat menilai Pemerintah hingga saat ini masih belum menjalankan langkah konkrit untuk mencegah kebocoran dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pasalnya, hingga saat ini banyak subsidi BBM yang diduga dinikmati industri skala besar yang saat ini belum dan masih jarang pembatasannya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Ekonomi Partai Demokrat Sartono Hutomo merespons rencana kenaikan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar. Kabarnya rencana kenaikan harga BBM tersebut akan dilakukan pada tanggal 1 September 2022.
“Apabila langkah ini telah dilakukan dengan maksimal maka diyakini angka subsidi dapat ditekan. Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikan,” kata Sartono, Selasa,(30/8/2022).
Anggota Komisi VII DPR RI ini menegaskan, dampak kenaikan harga BBM akan dapat menciptakan multiplier effect terutama peningkatan inflasi. Terlebih lagi saat ini harga barang kebutuhan pokok sudah naik.
“Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10%. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8% apabila harga BBM mencapai Rp 10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat angka kemiskinan berpotensi meningkat,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sartono, diperparah dengan belum maksimalnya program bansos pemerintah. Program bansos pemerintah masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak dan membutuhkan selama ini.
“Misalnya sektor UMKM dan informal yang saat ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.
Dengan kondisi demikian, Sartono berharap, pemerintah dapat mendengar aspirasi dan suara rakyat yang menolak agar harga BBM tidak naik.
“Penolakan ini merupakan suara rakyat yang berat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit (saat ini),” pungkasnya. (Bie)
