Jakarta, JURNALBABEL- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan sejumlah temuan tak wajar daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.
Anggota BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin menyebut, temuan DPT ganda hingga 17,5 juta ini bukti data kependudukan di Indonesia memang bermasalah.
Meski begitu, dia belum bisa memastikan apakah 17,5 juta DPT ganda ini berindikasi pada kecurangan di Pemilu 2019 nanti.
“Karena bukan rahasia bahwa data kependudukan kita masih bermasalah,” kata Suhud di Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Menurut Suhud, temuan DPT ganda seharusnya menjadi perhatian semua pihak untuk menjaga Pemilu 2019 agar berjalan aman dan damai serta menjunjung tinggi asas kejujuran.
Dia pun menyebut, sudah seharusnya lembaga terkait memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat soal temuan DPT ini.
“Perlu ada penjelasan dari pihak terkait agar hal ini tidak memunculkan kegaduhan di masyarakat,” kata dia.
Temuan 17,5 juta DPT ganda ini pun turut disoroti oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Ismail Ramadhan.
Dia mengatakan, jika temuan itu terbukti, maka pihak penyelenggara mesti melakukan tindakan serius dan tegas, guna menghindari adanya kecurangan dalam proses demokrasi.
“Perlu ditindak secara serius dan tegas terutama bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu,” kata Ismail di Jakarta.
Jika tak ditangani dengan serius, lanjut dia, dikhawatirkan pemilu yang sekiranya dilaksanakan pada April mendatang akan gagal. “Pemilu yang bobrok karena cukup banyak DPT fiktif dan DPT warga negara asing,” kata dia.
Dia menyarankan KPU untuk segera menyiapkan penyelenggaraan pesta demokrasi yang jujur, transparan, dan adil dengan membersihkan indikasi DPT fiktif atau ganda.
“Jika tidak dibersihkan, maka bisa dikatakan adanya indikasi untuk melakukan pemilihan umum yang curang,” kata Ismail.
Pasalnya, ada yang janggal dalam penemuan DPT ganda ini. Ismail mencontohkan dengan adanya warga negara asing yang masuk dalam daftar DPT. “Ini, kan, sesuatu yang tidak harus terjadi,” katanya.
Kemendagri sendiri sebelumnya telah menyampaikan klarifikasi bahwa banyaknya DPT dengan tanggal lahir sama dibuat sengaja karena banyak masyarakat yang lupa tanggal lahir mereka saat membuat KTP. (Joy)
Editor: Bobby
