Jakarta, JurnalBabel.com – Lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) mengadakan survei persepsi publik soal wacana pengangkatan mantan Presiden ke RI Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pahlawan nasional.
Hasilnya, survei yang dilakukan dari 5 November 2025 hingga 7 November 2025 dengan metode Computerized Assited Self Interview (CASI), dengan responden 1.231 di seluruh Indonesia serta usia responden 17 sampai 60 tahun, 80,7 persen masyarakat setuju mantan Presiden Indonesia Soeharto menjadi pahlawan nasional.
“Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen,” kata pendiri lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio alias Hensa dalam siaran langsung di akun Youtube miliknya, Sabtu (8/11/2025).
Berdasarkan survei tersebut, masyarakat setuju dengan pengangkatan Soeharto jadi Pahlawan Nasional karena beberapa hal. Tercatat ada 78 persen orang mendukung dengan alasan dianggap berhasil membawa Indonesia menjadi swasembada pangan.
Selain itu, 77,9 persen mendukung dengan alasan Soeharto dinilai berhasil melakukan pembangunan untuk bangsa. Selanjutnya, 63,2 persen masyarakat mendukung dengan alasan Soeharto dinilai berhasil menghadirkan sekolah dan sembako murah dan 59,1 persen dengan alasan stabilitas politik yang baik.
Sedangkan, barisan yang tidak mendukung Soeharto terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebanyak 88 persen responden tidak mendukung Soeharto karena maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa jabatannya.
Sebanyak 82,7 persen responden tidak mendukung karena Soeharto dianggap membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, 79,6 persen karena Soeharto merupakan pelanggar HAM dan 61,3 persen beralasan Soeharto terlibat dalam kasus intimidasi beberapa pihak dalam peristiwa kontroversi.
Menurut Hensa, temuan data ini seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan gelar pahlawan untuk Soeharto.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina ini berharap seluruh pandangan masyarakat ini dapat diperhitungkan sehingga keputusan yang diambil pemerintah nantinya merupakan jalan tengah yang tepat.
“Ini adalah alasan-alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia. Jadi jangan hanya dilihat banyak yang setuju, tapi dilihat juga yang tidak setuju,” katanya.
