Jakarta, JurnalBabel.com – Pencarian korban kapal wisata Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), diperpanjang hingga Jumat (9/1/2026).
Hingga pencarian yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali tersebut, tim SAR telah menemukan tiga korban dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban lainnya, anak dari Pelatih Valencia Martin Carreras Fernando, masih dalam proses pencarian.
Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Dapil NTT, Dipo Nusantara Pua Upa, mengapresiasi kinerja Tim SAR yang telah menemukan tiga korban hilang dan terus mencari korban lain hingga hari ini.
“Peristiwa ini memukul kita semua terutama sisi keamanan dan kenyamanan wisatawan asing di Nusa Tenggara Timur,” kata Dipo Nusantara kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).
Dipo mengatakan peristiwa tenggelamnya Kapal Putri Sakinah menyedot perhatian banyak kalangan termasuk masyarakat internasional. Situasi ini bisa merugikan agenda pembangunan industri pariwisata di NTT.
“Di NTT ini banyak objek wisata yang diproyeksikan menjadi destinasi wisata internasional. Mulai dari Labuan Bajo dan Taman Komodo, Pink Beach, hingga kampung adat wae rebo. Nah peristiwa ini tentu membuat pembangunan pariwisata di NTT bisa terhambat,” ungkapnya.
Anggota Komisi XII DPR RI ini mendesak pemerintah dan pihak berwenang melakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkap penyebab tenggelamnya kapal serta menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.
Langkah penyelidikan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo pada 26 Desember, kondisi cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), hingga kelayakan teknis kapal wisata.
“Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial, agar semuanya terungkap secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Labuan Bajo adalah destinasi wisata internasional yang seharusnya memiliki standar tinggi dalam menjamin keselamatan wisatawan,” tuturnya.
Selain itu, Dipo meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi kapal-kapal wisata, khususnya yang beroperasi di Labuan Bajo. Menurutnya, audit tersebut penting untuk memastikan kapal memenuhi standar keselamatan pelayaran.
“Keselamatan berlayar harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Adanya korban jiwa menunjukkan prinsip keselamatan belum dijalankan secara maksimal,” kata Dipo.
Dipo juga menyoroti lemahnya pengawasan internal KSOP Labuan Bajo. Ia menilai, aparat kesyahbandaran seharusnya mengedepankan aspek keselamatan pelayaran sebagai mandat utama.
“Pejabat yang menerbitkan SPB di tengah peringatan cuaca ekstrem harus dievaluasi karena ini menyangkut nyawa manusia,” pungkasnya.
