Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR Ongku Parmonangan Hasibuan, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak perlu mewacanakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk pertama kalinya di Indonesia yang digelar pada 27 November 2024.
Hal tersebut menyusul pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang mengusulkan penundaan Pilkada serentak 2024.
“Bawaslu sebaiknya saat ini fokus pada persiapan dan pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 14 Februari 2024. Nggak usahlah berwacana tentang penundaan Pilkada dan sebagainya,” kata Ongku Hasibuan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/7/2023).
Mantan Bupati Tapanuli Selatan ini mengungkapkan, Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024 itu sudah menjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR.
“Dalam pengambilan keputusan sebelumnya, penjadwalan Pemilu dan Pilkada serentak sudah dibahas berkali-kali antara Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu,” ucapnya.
Selama ini, tambah Ongku, tidak pernah ada ketidaksetujuan dari Bawaslu tentang jadwal tersebut. Sehingga ia mempertanyakan kenapa sekarang saat tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan muncul ide-ide aneh-aneh seperti itu.
“Apa tujuan sebenarnya ? Kalau alasan keamanan, menurut kami adalah ranah nya instansi / lembaga lain, bukan ranahnya Bawaslu,” tegasnya.
“Dalam menyusun jadwal sebelumnya telah diperhitungkan segala kemungkinan, termasuk kalaupun terjadi pemilihan presiden 2 putaran misalnya,” sambungnya.
Ongku juga menyoroti saat ini semakin sering kita melihat munculnya wacana-wacana, mulai dari issue tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan lain-lain. Belum lagi soal pengangkatan Pj-pj Kepala Daerah yang hingga kini masih banyak dipertanyakan agenda di belakangnya.
“Ini wacana-wacana penundaan apakah juga termasuk dalam agenda “pengacauan” pemilu itu sendiri?” tanya Ongku.
Politisi Partai Demokrat ini pun menegaskan Ketua Bawaslu sebaiknya fokus saja pada kesiapan dan penyiapan menghadapi Pileg 2014. Masih banyak yang perlu dibenahi dan disempurnakan, termasuk dugaan adanya jutaan KTP yang bermasalah yang masuk di dalam DPT.
“Kalau Ketua Bawaslu semakin banyak berwacana, ini semakin membuat keragu-keraguan pula di masyarakat,” katanya.
Ongku pun tidak setuju adanya penundaan maupun percepatan Pemilu maupun Pilkada 2024.
“Biarkan jadwal yang telah disepakati berjalan, mari kita fokus pelaksanaannya. Sehingga Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan baik, untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas tinggi,” pungkasnya.
(Bie)
