Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Ongku Parmonangan Hasibuan, mengaku kaget dengan adanya lebih dari 300 usulan yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemekaran daerah.
“Terhadap usulan pemekaran ini saya juga agak kaget pak menteri tadi menyampaikan lebih dari 300 usulan. Saya kebetulan berpengalaman ikut memekarkan kabupaten saya dulu menjadi 3 pak,” kata Ongku dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Ongku menilai, masukan dari Mendagri Tito Karnavian soal grand design Indonesia memang dibutuhkan. Ia mengatakan, banyak daerah yang telah dimekarkan semenjak reformasi sebenarnya tidak layak untuk dimekarkan.
“Jadi saya pikir masukkan dari saya, Pak Menteri bahwa grand design ini memang kita butuhkan, Indonesia ini mau ngapain sih? Kita mau 100 provinsi? Mau 150 provinsi? Atau cukup kita tetap aja lah dengan 38 provinsi yang ada ini atau kita batasi 54 provinsi seolah-olah kita sama dengan Amerika 54 negara bagian, sudahlah segitu saja lah,” ucap dia.
Ongku menuturkan, moratorium pemekaran harus dibuka. Namun, tetap harus dibuat terlebih dahulu rencana besarnya.
“Jadi kalau disebut moratorium menurut saya harus kita buka moratorium ini tetapi sebelum dibuka moratorium ini harus kita buat rencana besarnya sebagaimana disampaikan itu,” katanya.
Mantan Bupati Tapanuli Selatan ini mengakui memang ada daerah yang layak dimekarkan, seperti di wilayah pantai barat Sumatra Utara yang sangat terpencil dan luput dari perhatian pembangunan, sehingga kalah jauh dari wilayah Toba dan Langkat sekitarnya.
Selain itu, kata Ongku, perlu juga dievaluasi daerah yang sudah dimekarkan, sehingga apabila tidak layak bisa digabungkan kembali ke daerah asal pemekaran.
Ongku pun menambahkan bahwa pemekaran daerah harus dilakukan bertahap, tidak langsung mekar menjadi DOB.
“Tetapi melalui masa persiapan dulu (status administratif), untuk mempersiapkan infrastruktur pemerintahan, SDM, dan penggalian sumber-sumber pendapatan dari calon DOB tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah melakukan dengan kementerian dan lembaga terkait soal moratorium pemekaran wilayah.
Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada 300 usulan yang diterima pihaknya soal pemekaran wilayah.
“Apalagi permintaannya banyak sekali. Kita menampung mungkin lebih dari 300 usulan-usulan provinsi kabupaten kota,” kata Tito dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
