Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan pemberantasan korupsi menjadi langkah utama dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Wihadi, visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan “tidak ada lagi korupsi” harus dipahami dan diterjemahkan dalam strategi konkret oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Angka korupsi ini bukan suatu hal yang tidak mengkhawatirkan, tapi sejak awal Presiden Prabowo untuk penegakan hukum dalam setiap pidato mengatakan tidak ada lagi korupsi.Jadi Bappenas harus memahami langkah-langkah kedepannya dengan memberi sesuatu fasilitasi untuk pemberantasan korupsi,” ujar Wihadi dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Bappenas, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menurut Wihadi, komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor.
Berdasarkan data Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 berada di angka 34/100, dan peningkatan tata kelola yang lebih transparan dapat mendorong angka ini naik dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, Wihadi menyoroti pentingnya hilirisasi dan investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Namun, ia menekankan tanpa integritas dan transparansi, kebijakan ekonomi yang ambisius tidak akan berjalan optimal.
“Kita butuh hilirisasi juga dengan investasi, tetapi semua itu harus dilakukan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi 8% di Seluruh Daerah
Wihadi juga menilai bukan tugas mudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJPMN) di tengah kondisi global yang tidak stabil.
Namun ia mengapresiasi langkah Kementerian PPN/Bappenas dalam merancang strategi pembangunan nasional yang tetap optimistis mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
“Saya mengapresiasi langkah Bappenas ini. Ini pun bukan tidak mungkin tercapai pada 2029 dengan doa dan langkah yang baik,” ujar Wihadi
Meski demikian, Wihadi menekankan RPJPMN harus lebih diperjelas secara detail agar target tersebut bukan sekadar angka.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini pun meminta Bappenas merinci langkah-langkah konkret dan memastikan implementasi pembangunan ekonomi sampai ke tingkat provinsi.
“Saya menyarankan agar RPJPMN diperjelas lebih detail untuk langkah-langkahnya. Kita juga butuh hilirisasi dan investasi yang berkelanjutan, terutama dalam pembangunan daerah. Apa yang disampaikan pak menteri harus dipastikan sampai ke provinsi-provinsi,” kata Wihadi.
Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp13.032 triliun pada periode 2025-2029 untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%.
Sektor prioritas yang akan didorong meliputi industri pengolahan, ketahanan pangan, dan infrastruktur digital untuk mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh daerah.
Dengan strategi yang terarah, hilirisasi yang efektif, dan investasi yang merata, Wihadi optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin inklusif dan sesuai dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo.
Sumber: alinea.id
