Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilai Danantara menghadapi sejumlah persoalan mulai dari kebijakan pengelolaan aset hingga komunikasi publik.
Ia menekankan pentingnya memastikan lembaga pengelola investasi ini berjalan selaras dengan kepentingan nasional sekaligus punya arah komunikasi yang transparan.
Hensa menyoroti bahwa konsolidasi aset strategis melalui Danantara harus diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang tanpa menekan ketahanan fiskal negara dalam jangka pendek. Terlebih, saat sebagian dividen BUMN dialihkan untuk memperkuat lembaga tersebut.
“Jadi catatan pertama saya, Danantara itu untuk kepentingan nasional. Pertanyaannya, bagaimana memastikan konsolidasi aset strategis negara melalui Danantara bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ketahanan fiskal jangka pendek. Digaris bawahi, Danantaranya baik, BUMN-nya belum tentu baik,” ujar Hensa, Jumat (23/1/2026).
Ia menambahkan, negara kini menghadapi tantangan membiayai pembangunan jangka pendek melalui APBN akibat adanya alih sumber dividen ke Danantara.
Menurutnya, salah satu beban paling berat yang selama ini menyulitkan kinerja perusahaan pelat merah adalah tingginya biaya tetap.
“Yang paling membebani BUMN menurut saya adalah fixed cost-nya. Mau BUMN itu rugi atau untung, gajinya sama. Mau rugi atau untung, bonusnya ada. Nah, sekarang bagus nih Pak Prabowo, enggak ada itu tantiem-tantieman,” tutur Hensa.
Selain kepentingan nasional, Hensa juga menyoroti aspek pemerataan manfaat bagi daerah. Ia mempertanyakan bagaimana Danantara dapat memastikan keuntungan investasi nasional benar-benar dirasakan secara merata, terutama dalam bentuk akses ekonomi, infrastruktur, dan lapangan kerja.
“Bagaimana menjamin bahwa manfaat dari investasi nasional melalui Danantara dapat dirasakan secara merata oleh daerah, terutama dalam bentuk akses fiskal, infrastruktur, dan lapangan kerja? Banyak daerah bergantung pada transfer pusat untuk pembangunan dasar, tanpa mekanisme distribusi yang adil,” katanya.
Menurutnya, tanpa mekanisme distribusi yang adil, Danantara justru berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah. Ia mencontohkan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memiliki banyak BUMN, sementara daerah lain belum tentu memperoleh efek ekonomi yang sama kuatnya.
“Danantara berpotensi memperbesar ketimpangan antarwilayah. Misalnya, Jawa Barat mungkin punya banyak BUMN yang berpusat di sana. Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin banyak BUMN yang ada di sana. Bagaimana dengan daerah-daerah lain? Nah ini musti juga dipikirkan,” ujar Hensa.
Di sisi lain, Hensa menilai Danantara juga perlu membangun komunikasi publik yang baik agar dapat diterima masyarakat luas dan tidak dianggap sebagai proyek elite ekonomi semata.
“Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama sebab jika tidak dikomunikasikan dengan baik, Danantara akan dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik,” ujar Hensa.
Lebih lagi, Hensa melihat komunikasi tersebut harus menjawab kekhawatiran daerah, membangun harapan realistis, dan membuka ruang dialog. Menurutnya, publik butuh narasi keadilan dan bukti konkret agar dapat memahami arah kebijakan tersebut secara realistis.
“Danantara itu besar namanya, waktu launching juga besar-besaran. Ada tiga presiden datang ke sana, nah menurut saya publik butuh narasi keadilan dan bukti konkrit, bukan hanya janji dan jargon untuk menjawab kekhawatiran serta membangun harapan yang realistis, dan membuka ruang dialog buat masyarakat,” ujarnya.
Hensa juga mencatat adanya tantangan internal, termasuk rencana penyederhanaan jumlah BUMN dari sekitar 800 menjadi 200. Menurutnya, langkah itu bisa menimbulkan persoalan baru bagi karyawan, direksi, dan komisaris perusahaan pelat merah.
“Ada isu katanya dari 800 BUMN mau jadi 200 BUMN. Nah itu kan juga problem tersendiri tuh. Itu karyawan, direksi, komisaris, para tim suksesnya mau dikemanakan kalau dari 800 ke 200,” ucapnya.
Meski demikian, Hensa menyebut Danantara tetap memiliki potensi besar sebagai salah satu keajaiban ekonomi Indonesia, sejalan dengan ambisi pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan nasional melalui instrumen investasi negara.
“Danantara ini kita tunggu sebagai salah satu keajaiban ekonomi di Indonesia. Tapi hingga saat ini memang kelihatannya dengan perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo, Danantara justru mengalami tantangan sendiri di internal. Semoga berhasil cita-citanya,” pungkas Hensa.
