Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid, meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk semakin meningkatkan sinergitas dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dalam upaya pembenahan sistem keamanan IT seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke depannya.
“Koordinasi antar instansi paling menentukan. Jadi, harus diidentifikasi sedetail mungkin berbagai kemungkinan tindak kecurangan oknum peserta CPNS. Terutama sistem IT, perlu melibatkan BSSN dan BIN serta kepolisian sejak awal melalui rapat koordinasi yang harus betul-betul mengantisipasi peluang terkecil terjadinya tindak kecurangan. Kalau dua hal ini serius dilakukan pemerintah, maka kedepannya dapat mengurangi potensi terjadinya berbagai kecurangan,” ujar Anwar Hafid dikutip dari situs resmi DPR, Senin (24/1/2022).
Selain itu, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan Kanreg IV BKN dan Kanreg BKD membenahi sektor perencanaan dari hulu sampai ke hilir. Di antaranya seperti pembenahan masalah anggaran, sarana prasarana hingga penetapan formasi CPNS.
Khusus formasi CPNS, Anwar Hafid mengimbau formasi yang harus diberikan ke berbagai instansi daerah sudah harus selesai minimal satu tahun sebelum dilakukan seleksi CPNS.
“Jika pemerintah serius mewujudkan visi Presiden menjadikan SDM unggul dengan ASN bertaraf internasional, maka seluruh aspek dalam seleksi CPNS harus segera dibenahi. Antara lain, pengalokasian anggaran oleh pemerintah yang memadai untuk membenahi seluruh infrastruktur yang berkaitan dengan Kementerian PAN-RB, BKN dan BKD. Dengan demikian, jika ditunjang sistem keamanan IT yang memadai maka saya kira berbagai kecurangan itu dapat segera kita atasi,” tutup legislator dapil Sulawesi Tengah ini.
(Bie)
