Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, mendukung kebijakan Presiden dalam memperkuat kedaulatan ekonomi. Khususnya melalui penguatan pengawasan perdagangan komoditas strategis, percepatan hilirisasi, pengendalian kebocoran devisa, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam nasional.
Menurut Amin, pernyataan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu mengenai dugaan praktik under invoicing dan kebocoran nilai ekspor selama puluhan tahun harus menjadi momentum pembenahan struktural tata kelola ekonomi nasional.
“Negara tidak boleh terus-menerus kehilangan devisa dari kekayaan alamnya sendiri. Komoditas strategis Indonesia harus menjadi instrumen penguatan fiskal, industrialisasi, stabilitas rupiah, dan kesejahteraan rakyat,” kata Amin dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Ia menilai langkah pemerintah memperkuat kontrol dan memperbaiki tata kelola devisa hasil ekspor, merupakan bagian dari agenda besar kedaulatan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
“Di tengah perang dagang, fragmentasi geopolitik, dan perebutan sumber daya strategis dunia, Indonesia memang tidak bisa lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah murah bagi negara lain,” lanjutnya.
Namun demikian, Amin mengingatkan bahwa penguatan peran negara tidak boleh dimaknai sebagai meminggirkan sektor swasta nasional. Menurutnya, dunia usaha tetap merupakan mitra penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kita harus tetap memberi ruang yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang memiliki komitmen, integritas, dan nasionalisme terhadap kepentingan bangsa. Negara dan swasta seharusnya membangun kemitraan strategis, bukan saling meniadakan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa banyak pelaku usaha nasional selama ini turut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, investasi, hingga penguatan ekspor Indonesia.
Karena itu, Ia menilai agenda penguatan kedaulatan ekonomi harus dijalankan dengan prinsip adanya kepastian hukum, tata kelola yang transparan, profesionalisme kelembagaan, serta iklim investasi yang tetap sehat dan kompetitif.
“Yang harus diperangi adalah praktik manipulasi, rente, dan penghindaran kewajiban terhadap negara, bukan semangat kewirausahaan dan dunia usaha nasional itu sendiri,” ujarnya.
Amin juga menekankan pentingnya seluruh kebijakan strategis pemerintah tetap diarahkan untuk memperkuat industrialisasi nasional, memperluas lapangan kerja berkualitas, meningkatkan penerimaan negara, dan memperbesar manfaat ekonomi sumber daya alam bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbesar kontrol negara, tetapi memastikan kekayaan nasional benar-benar kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
