Jakarta, JurnalBabel.com – Krisis air bersih melanda Kalimantan Barat (Kalbar) akibat kemarau panjang diperparah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Komisi V DPR mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera mengambil langkah cepat mengatasi persoalan tersebut selain air terdampak terintruksi air laut, sumur bor yang selama ini menjadi alternatif juga terkendala kandungan zat besi yang terlalu tinggi sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
Anggota Komisi V DPR asal Dapil Kalbar, Syarief Abdullah Alkadrie, mengatakan masyarakat Kalbar menghadapi persoalan ketersedian air bersih. Pasalnya, air bersih yang biasa masyarakat manfaatkan terintruksi air laut sehingga menjadi asin serta pipa air yang dibangun Kementerian sebelumnya mengalami kerusakan.
Beberapa data mengungkapkan hingga Agustus 2026, kadar garam Sungai Kapuas sebagai sumber baku air utama kota Pontianak dan Kubu Raya telah menembus lebih dari 5.000 mili gram per liter.
“Memang banyak terutama di kota Kubu Raya termasuk kota Pontianak yang masyarakatnya mandi di comberan itu. Tentu saya minta Kementerian untuk memprioritaskan, bahkan kota Pontianak ada lokasi-lokasi yang memang perlu dipercepat dan kota Pontianak tinggal 10-15 persen untuk dituntaska. Nah, Kubu Raya masih 80 persen yang perlu penanganan air bersih,” kata Syarief dikutip dari akun youtube tvrparlemen, Rabu (9/9/2026).
Sebagai upaya penanganan jangka panjang, Syarief meminta Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan penampungan air sampai tingkat RW demi mengantisipasi curah hujan yang rendah pada musim kemarau.
“Maka kita berharap untuk pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah itu untuk memprogramkan secepatnya terhadap keperluan air bersih,” pungkasnya.
