Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo meminta pemerintah mengubah pendekatan dalam menangani kelangkaan BBM, dari sekadar mengatasi antrean menjadi membangun sistem early warning atau peringatan dini stok BBM nasional.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu antrean mengular di SPBU sebelum menambah pasokan.
Hal itu disampaikan Sartono menanggapi antrean panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam beberapa waktu terakhir. Di Makassar, kelangkaan BBM bahkan membuat pemerintah kota menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 14-15 September 2026.
Sementara itu, Pemprov Sulsel memberlakukan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM subsidi di seluruh SPBU di wilayah Sulsel mulai 13 hingga 20 September 2026.
“Merubah pendekatan dari memadamkan antrean menjadi sistem early warning BBM nasional. Pemerintah tidak boleh menunggu antrean mengular baru menambah pasokan,” kata Sartono kepada wartawan, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, deteksi dini perlu dilakukan melalui integrasi data penjualan SPBU, stok terminal atau depot, mobil tangki, kuota subsidi, transaksi QR Code, hingga pola konsumsi kendaraan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mendeteksi lonjakan permintaan lebih awal dan melakukan realokasi pasokan sebelum terjadi kelangkaan.
“Ketika konsumsi suatu wilayah meningkat dengan konsisten, pemerintah harus sudah bisa melakukan automatic reallocation pasokan sebelum terjadi kelangkaan,” ujarnya.
Distribusi Berbasis Data
Sartono juga menilai solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan memperbanyak kebijakan ganjil-genap. Pemerintah perlu membangun sistem distribusi BBM subsidi yang adaptif dan berbasis data.
“Benahi formula alokasi subsidi menjadi berbasis kebutuhan riil wilayah. Kasus Makassar menunjukkan bahwa kebutuhan energi dapat berubah cepat karena aktivitas logistik, ekonomi, maupun perubahan harga BBM nonsubsidi,” jelasnya.
Ia menambahkan, alokasi Pertalite dan Solar subsidi perlu dibuat lebih dinamis dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang memengaruhi kebutuhan, harga, dan ketersediaan stok di setiap wilayah.
“Perkuat pengawasan subsidi menjadi lebih terkonsentrasi pada mengendalikan penerima,” tegas Sartono.
Digitalisasi QR Code
Sartono juga meminta penerapan digitalisasi QR Code ditingkatkan agar tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan konsumsi BBM subsidi.
Menurutnya, data jenis kendaraan, NIK, frekuensi pengisian, volume pembelian, hingga pola transaksi perlu dianalisis untuk mendeteksi konsumsi yang tidak wajar.
“Angka 6.023 kendaraan yang telah diblokir menunjukkan bahwa persoalan misuse memang nyata,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Sartono, subsidi harus semakin diarahkan kepada masyarakat dan sektor yang benar-benar berhak. Dengan demikian, potensi kebocoran dan konsumsi berlebihan dapat ditekan.
Kapasitas Pelayanan SPBU
Selain persoalan pasokan, Sartono menilai kapasitas pelayanan SPBU juga harus menjadi bagian dari kebijakan ketahanan energi.
“Persoalan antrean bukan hanya persoalan stok BBM, tetapi juga seberapa cepat BBM dapat dilayani kepada konsumen,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Makassar, di mana ditemukan persoalan operasional berupa keterbatasan operator.
Karena itu, Sartono meminta pemerintah bersama Pertamina menetapkan standar minimum kapasitas pelayanan (minimum service capacity) bagi SPBU, khususnya di wilayah dengan kepadatan dan permintaan BBM yang tinggi.
“Ini penting agar persoalan antrean tidak terus berulang dan penanganan kelangkaan BBM dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan berbasis data,” pungkasnya.
