Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VII DPR, Azikin Solthan, menyoroti masih rendahnya porsi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah kebutuhan modal pelaku usaha yang terus meningkat.
Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan pembiayaan benar-benar memberikan akses modal yang mudah, cepat, terjangkau, dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Azikin dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembiayaan UMKM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Ia mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan porsi pembiayaan UMKM agar target yang ditetapkan tidak berhenti sebatas angka.
“Pertanyaan akses pembiayaan, mengapa porsi pembiayaan UMKM masih relatif rendah, sementara kebutuhan modal pelaku UMKM terus meningkat? Apa langkah konkret pemerintah agar target peningkatan pembiayaan benar-benar tercapai?,” ujar Azikin Solthan.
Selain akses pembiayaan, Azikin menyoroti persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang kerap menjadi kendala bagi UMKM dalam memperoleh kredit. Menurutnya, riwayat tunggakan kecil yang telah diselesaikan semestinya tidak terus menjadi penghambat pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan.
Ia meminta pemerintah memastikan optimalisasi SLIK yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Juli 2026 benar-benar memberikan dampak terhadap kemudahan akses pembiayaan UMKM.
“Bagaimana memastikan permasalahan SLIK, termasuk riwayat-riwayat tunggakan kecil yang sudah diselesaikan, tidak lagi menjadi penghambat UMKM memperoleh pembiayaan?,” katanya.
Politisi Partai Gerindra juga mempertanyakan skema pembiayaan bagi UMKM yang memiliki usaha layak dan prospektif, tetapi belum memiliki agunan yang memadai. Menurutnya, keterbatasan jaminan tidak boleh otomatis membuat pelaku UMKM kehilangan akses terhadap pembiayaan.
“Bagaimana pemerintah memastikan UMKM yang memiliki usaha yang layak, tetapi belum memiliki agunan memadai, tetap dapat memperoleh pembiayaan?,” ujarnya.
Ia turut menyoroti proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan UMKM yang dinilai perlu terus disederhanakan. Proses pengajuan, kata dia, harus cepat dan tidak membebani pelaku usaha dengan persyaratan administrasi yang berulang.
“Apakah proses pengajuan KUR dan pembiayaan UMKM saat ini sudah cukup cepat, sederhana, dan tidak membebani pelaku UMKM dengan persyaratan administrasi yang berulang?” kata Azikin.
Lebih jauh, Azikin mengingatkan pemerintah agar peningkatan penyaluran KUR tidak hanya diukur dari besarnya nominal pembiayaan yang tersalurkan. Yang lebih penting, pembiayaan tersebut harus mampu meningkatkan produktivitas, kapasitas, dan kemampuan UMKM untuk naik kelas.
“Kami mendorong agar kebijakan pembiayaan UMKM tidak berhenti pada kemudahan memperoleh kredit. UMKM harus mendapatkan pembiayaan yang mudah, cepat, terjangkau, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Menurut Azikin, persoalan UMKM tidak berhenti pada akses permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala bisnisnya.
“Jangan sampai UMKM mudah mendapatkan utang, tetapi sulit mendapatkan pasar dan meningkatkan usahanya,” pungkas legislator asal dapil Sulawesi Selatan ini.
