Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath, mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang memutasi 199 personel Polri.
Dia berharap pergantian jabatan di tubuh Polri bisa meningkatkan kinerja kepolisian dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mendukung langkah Kapolri melakukan penyegaran di tubuh Polri. Dalam institusi sebesar Polri, regenerasi dan penempatan personel menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas organisasi sekaligus membangkitkan semangat pengabdian anggota,” kata Rano Alfath kepada wartawan, Ahad (11/10/2026).
Menurut Rano, mutasi bukan sekadar pergantian jabatan. Penugasan baru dapat menjadi kesempatan bagi anggota polisi untuk menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan cara kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penugasan baru memberikan ruang bagi anggota untuk mengembangkan kemampuan dan menghadirkan inovasi. Kami melihat kebijakan ini sebagai momentum positif untuk meningkatkan motivasi kerja, memperkuat tanggung jawab, dan membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas pelayanan,” ujarnya.
Politisi PKB ini juga menyoroti pentingnya kompetensi, kemampuan, rekam jejak, dan integritas sebagai pertimbangan dalam menempatkan personel. Menurutnya, pengembangan karier yang didasarkan pada prestasi dan profesionalisme dapat mendorong anggota untuk bekerja lebih baik.
“Ketika profesionalisme, prestasi, dan integritas menjadi dasar pengembangan karier, ada pesan yang kuat kepada seluruh anggota bahwa pengabdian yang baik memperoleh penghargaan. Ini menjadi dorongan bagi jajaran untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjaga tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan,” tuturnya.
Dia menilai mutasi tersebut juga sejalan dengan tagline baru Polri, yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Rano mengatakan, semangat tersebut harus diwujudkan melalui kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi warga dan pelayanan yang cepat serta humanis.
“Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diterjemahkan melalui kepemimpinan dan cara kerja di setiap tingkatan. Penempatan personel yang tepat menjadi fondasi agar arah kebijakan Kapolri dapat diwujudkan secara konsisten hingga pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Rano menambahkan, keberhasilan mutasi harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat saat berurusan dengan kepolisian. Dia mencontohkan respons cepat terhadap laporan, kejelasan informasi perkembangan perkara, transparansi pelayanan, hingga kehadiran polisi yang mampu memberikan rasa aman.
“Ukuran keberhasilan mutasi pada akhirnya adalah peningkatan kualitas kerja yang dirasakan masyarakat. Ketika warga memperoleh pelayanan yang lebih baik dan merasa didengar, kepercayaan terhadap Polri akan semakin kuat,” ucapnya.
Rano berharap para pejabat yang baru mendapat penugasan segera beradaptasi dan bertanggung jawab. Dia juga meminta mereka memberikan teladan kepada anggota, mempertahankan program yang sudah berjalan baik, dan melakukan perbaikan secara terukur.
“Kami optimistis penyegaran ini dapat menjadi energi baru bagi Polri. Kepemimpinan yang baik akan meningkatkan motivasi anggota dan memperkuat kualitas pengabdian. Setiap amanah jabatan harus diwujudkan melalui pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan berkeadilan,” pungkas legislator asal dapil Banten ini.
Mutasi terhadap 199 personel Polri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Personel yang dimutasi terdiri atas perwira tinggi dan perwira menengah. Pergantian tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, di antaranya Wakabaintelkam, Kakorlantas, dan tiga kapolda.
