Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR, Sartono Hutomo, menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali dan Riau menunjukkan jaminan ketersediaan stok nasional belum cukup apabila distribusi di tingkat daerah masih mengalami gangguan.
Sebab itu, ia mendorong pemerintah dan PT Pertamina (Persero) memastikan ketahanan energi tidak hanya diukur dari jumlah stok di terminal atau depot, tetapi juga dari ketersediaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Pernyataan tersebut disampaikan Sartono menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah daerah, termasuk Bali dan Riau. Di Bali, kelangkaan BBM dipicu gangguan teknis pada kapal tanker Pertamina saat proses bongkar muat. Akibatnya, jadwal sandar kapal dan pengiriman BBM ke Terminal BBM Sanggaran dan Manggis mengalami keterlambatan hingga berjam-jam.
“Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ketahanan energi diukur dari ketersediaan BBM di SPBU, bukan sekadar jumlah stok di terminal atau depot,” kata Sartono kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Sartono meminta pemerintah membenahi rantai pasok dan memperkuat mitigasi risiko distribusi. Menurutnya, sistem distribusi energi di Indonesia masih rentan terhadap hambatan operasional dan logistik.
“Pemerintah bersama Pertamina perlu menyiapkan skenario kontingensi, mulai dari armada dan jalur distribusi alternatif hingga cadangan operasional. Kemampuan mencegah kekosongan sebelum terjadi harus menjadi indikator utama kinerja pengelolaan energi,” jelasnya.
Sartono juga berharap pengawasan distribusi dan penyaluran BBM bersubsidi ke depan semakin berbasis data.
Ia menegaskan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi, potensi pembelian berlebihan, serta dugaan penimbunan harus ditangani berdasarkan data penyaluran dan hasil pengawasan di lapangan, bukan sekadar melalui imbauan.
“Pemerintah perlu mengintegrasikan data kuota, realisasi penyaluran, stok setiap SPBU, dan pola konsumsi harian agar penyimpangan serta ketimpangan distribusi dapat segera terdeteksi,” tuturnya.
Politikus senior Partai Demokrat itu mengatakan, keandalan energi juga harus menjadi salah satu ukuran utama kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keandalan pasokan energi semakin penting di tengah kebutuhan yang terus meningkat, termasuk untuk mendukung kegiatan industri dan operasional pusat data.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu akibat adanya titik-titik rawan dalam perencanaan maupun distribusi energi.
“Kami di Komisi XII DPR RI akan mendorong evaluasi bersama pemerintah dan Pertamina agar persoalan ini tidak berulang dan keandalan energi benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh daerah,” pungkasnya.
