JurnalBabel.com – Komisi XIII DPR RI menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petugas imigrasi di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Kulon Progo. Meski sarana dan prasarana pemeriksaan dinilai telah tersedia, jumlah personel yang bertugas di lapangan dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Jumat (20/11/2026), untuk mengevaluasi kesiapan sistem pemeriksaan keimigrasian di Bandara YIA menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Anggota Komisi XIII DPR, Pangeran Khaerul Saleh mengungkapkan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo saat ini memiliki sekitar 12 pegawai yang dibagi ke dalam tiga kelompok kerja atau sif. Dengan pembagian tersebut, setiap sif hanya diperkuat sekitar empat petugas untuk menangani pelayanan kedatangan maupun keberangkatan penumpang.
Menurutnya, jumlah tersebut perlu menjadi perhatian karena petugas imigrasi tidak hanya bertanggung jawab memeriksa dokumen perjalanan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas perlintasan orang berlangsung sesuai ketentuan keimigrasian.
“Jadi, kami meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serius menyikapi. Tadi dari berbagai laporan sudah semuanya oke, sarana, prasarana, dan lain sebagainya. Cuma SDM-nya yang belum siap,” ungkap Pangeran.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, jumlah penumpang pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026 mencapai sekitar 62 ribu orang. Sementara itu, jumlah personel yang tersedia dinilai belum memadai untuk mendukung pemeriksaan dan pengawasan secara optimal.
Dirinya menjelaskan, kantor imigrasi dengan klasifikasi seperti di Kulon Progo, kebutuhan ideal petugas pada setiap kelompok kerja, baik di area kedatangan maupun keberangkatan, setidaknya mencapai 15 orang. Sebab, dirinya menyadari adanya keterbatasan personel yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan, terutama ketika petugas harus menjalankan fungsi pelayanan sekaligus mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.
Terlebih, ia memperhatikan aktivitas di bandara internasional menuntut kesiapan petugas dalam memeriksa dokumen perjalanan, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan fasilitas keimigrasian, serta berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Karena itu, tegasnya, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi kebutuhan serta distribusi SDM di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara YIA.
Penambahan dan penguatan personel dinilai penting agar ketersediaan fasilitas serta teknologi pemeriksaan dapat diimbangi kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan dan menjalankan pengawasan keimigrasian.
