Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota DPR RI Fraksi PKB asal dapil Banten, Mohamad Rano Alfath, menolak rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Ia mendesak pemerintah memprioritaskan perlindungan badak dan habitat aslinya.
“Saya tegas menolak pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Perkuat perlindungan di Ujung Kulon, jangan pertaruhkan keselamatan satwa ini,” ujar Rano Alfath kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Rano menilai kelayakan habitat tujuan yang belum dipastikan merupakan alasan mendasar untuk tidak melanjutkan rencana pemindahan. Keselamatan badak sejak penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi tidak boleh bergantung pada asumsi.
“Kalau habitat tujuannya belum terbukti layak, jangan dipaksakan. Setiap individu badak Jawa sangat berharga bagi kelangsungan spesiesnya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan asas kehati-hatian. Ketidakpastian ilmiah harus direspons dengan penguatan pencegahan risiko kerusakan lingkungan.
Menurut Rano, tanggung jawab tersebut juga sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, yang menempatkan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat serta menekankan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan.
“Negara punya tanggung jawab menjaga kelestarian badak Jawa beserta ekosistemnya. Kebijakan konservasi harus menjamin keselamatan satwa dan perlindungan habitat,” katanya.
Rano turut merujuk Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan pelestarian alam.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu meminta pemerintah memperkuat patroli, pengelolaan habitat, pemantauan populasi, serta penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa dilindungi.
“Badak Jawa adalah kebanggaan Banten dan kekayaan hayati Indonesia. Sikap saya jelas, menolak pemindahan ke Alas Purwo. Pemerintah harus fokus menjaga badak tetap aman dan lestari di Ujung Kulon,” pungkasnya.
