Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, meminta pemerintah mengevaluasi pendataan desil penerima bantuan sosial (bansos). Pasalnya, pendataan desil tersebut masih ditemukan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Ia menyontohkan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).
Ketika penerima rumahnya sudah selesai di bedah, ungkap Syarief, mereka tidak lagi mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Padahal sebelum penerima rumahnya di bedah, mereka mendapatkan PKH.
“Ternyata setelah bedah rumah itu jadi, desilnya langsung naik, mereka protes kami dulu dapat PKH. Bagaimana ini, mereka karena tidak mampu dapat bedah rumah. Ini persoalan baru dan banyak itu,” ungkap Syarief dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Tidak hanya pada program bedah rumah dan PKH, ungkap Syarief, masalah pendataan desil tersebut juga menjadi kendala bagi masyarakat terutama di pedesaan yang membutuhkan untuk mendapatkan program beasiswa pemerintah dari tingkat SD sampai kuliah. Padahal, pemerintah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk program beasiswa.
“Ada yang ingin dapat beasiswa, padahal kita anggarkan beasiswa cukup besar dari SD sampai perguruan tinggi, tetapi ketika memanfaatkan itu desilnya menjadi persoalan,” tegas Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.
Sebab itu, Syarief meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan permintaannya tersebut melalui rapat terbatas/ratas menteri bersama Presiden.
“Sehingga di dalam ratas pak menteri mohon bantuan bagaimana memperbaiki desil sesuai fakta yang ada di lapangan. Kasian juga ini kita banyak bantu program bedah rumah ternyata mereka PKH-nya hilang sehingga menjadi persoalan baru,” pungkas legislator asal dapil Kalimantan Barat ini.
