JurnalBabel.com – Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan temuan yang dibahas dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, ada 14 perusahaan yang dikenai sanksi administratif terkait karhutla, bahkan salah satunya tercatat mengalami kebakaran berulang hingga lima kali.
“Ini sangat kami sayangkan. Korporasi mestinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah kerjanya yang telah diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu, harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera ke depannya,” kata Purwanto dilansir dari situs resmi DPR RI, Senin (16/11/2026).
Dirnya menilai penanganan karhutla tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan.
Menurutnya, penyebab kebakaran di lapangan perlu ditelusuri secara menyeluruh dan tidak serta-merta dikaitkan dengan dugaan sabotase.
“Menurut saya, bukan sabotase, tetapi karena kondisi masyarakat setempat yang selama ini tidak pernah mendapat perhatian terhadap aktivitas perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Akibatnya, mereka kecewa dan kesulitan mendapatkan penghasilan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, ia mendorong pemerintah memberikan akses legalitas atas lahan yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun, tetapi belum memiliki kepastian hukum, termasuk lahan yang berada di kawasan hutan produksi.
Pasalnya, program perhutanan sosial dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian akses tersebut. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat agar mereka tetap dapat mengembangkan tanaman menjadi sumber penghidupan.
“Ke depan, masyarakat kita di Kalimantan Tengah harus diberikan akses legalitas lahannya. Apakah melalui program perhutanan sosial, tetapi dengan pengecualian agar mereka bisa menanam tanaman-tanaman di luar hutan. Saya kira itu yang terpenting,” jelasnya.
Selain penegakan hukum dan kepastian akses lahan, ia menekankan pentingnya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Perusahaan harus bertanggung jawab memulihkan lahan yang terbakar di wilayah konsesinya, sementara masyarakat yang kehilangan sawah dan hasil pertanian membutuhkan dukungan agar dapat kembali berproduksi.
Terkait hal tersebut, dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif bagi masyarakat terdampak. Penyalurannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan, termasuk melalui penyediaan bibit untuk kebun rakyat.
“Kalau lahan masyarakat terbakar, sawahnya terbakar, otomatis hasilnya hilang. Tadi saya sudah bicara dengan Dinas Pertanian supaya ada bantuan bibit produktif yang nantinya bisa dibagikan, meskipun terbatas, tetapi dilakukan secara bertahap. Kemudian juga ada bibit kebun rakyat yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” ungkapnya.
Terkait ketentuan pembakaran lahan oleh masyarakat, Purwanto menjelaskan bahwa regulasi memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk melakukan pembakaran dengan sejumlah persyaratan. Ketentuan tersebut, menurutnya, mencakup izin kepala desa, pembakaran secara bertahap dengan luas maksimal dua hektare, serta larangan melakukan pembakaran secara serentak.
Ia menegaskan, ketentuan tersebut pada dasarnya telah diatur pemerintah pusat untuk memberikan batasan yang jelas dalam praktik pembukaan lahan oleh masyarakat.
“Memang ada ketentuan bahwa masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk melakukan pembakaran dengan izin kepala desa. Namun, pelaksanaannya harus bertahap, maksimal dua hektare, dan harus dijaga. Tidak boleh dilakukan secara serentak,” pungkasnya.
