Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XII DPR, Sartono Hutomo, mendorong pemerintah agar memastikan kebijakan efisiensi energi berjalan dengan memperhatikan ketepatan sasaran subsidi.
Menurutnya, upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) harus dimulai dari pembenahan distribusi dan ketepatan penerima subsidi, bukan sekadar membatasi konsumsi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintah untuk mengkaji berbagai opsi penghematan energi, mulai dari BBM hingga listrik.
Permintaan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai kondisi makroekonomi nasional di Istana Kepresidenan Bogor, baru-baru ini.
“Pemerintah harus memastikan nelayan, petani, pekerja harian, UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak menjadi kelompok yang paling terdampak. Jangan sampai penghematan subsidi justru mengorbankan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Sartono kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Lebih lanjut Sartono meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi dampak kebijakan efisiensi energi, khususnya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan, BBM merupakan salah satu komponen penting dalam biaya transportasi, distribusi pangan, hingga aktivitas industri. Karena itu, pembatasan konsumsi BBM berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa.
“Pemerintah harus menghitung dampak opsi kebijakan terhadap inflasi, biaya logistik, dan daya beli masyarakat. Jangan sampai penghematan APBN justru menciptakan beban ekonomi baru bagi rakyat,” ujarnya.
Terkait efisiensi listrik, Sartono menegaskan kebijakan penghematan harus diarahkan pada pembenahan pemborosan operasional pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, bukan semata-mata membatasi konsumsi masyarakat.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
“Targetnya bukan hanya menekan biaya produksi listrik, tetapi juga menjamin keandalan pasokan dan keterjangkauan tarif,” jelasnya.
Atas dasar itu, Sartono berharap pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis data dengan indikator yang terukur dalam menerapkan kebijakan efisiensi energi.
Ia mengusulkan agar pemerintah membuka data konsumsi BBM dan listrik, besaran subsidi, profil pengguna, serta potensi penghematan riil dari setiap opsi kebijakan yang dikaji.
Politisi Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya target penghematan fiskal yang jelas, disertai indikator untuk mengukur dampaknya terhadap inflasi, sektor industri, dan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan efisiensi tidak boleh hanya diukur dari penghematan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata bagi rakyat dan ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
