Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo, mendorong Pemerintah menaikkan alokasi anggaran kebutuhan subsidi LPG 3 Kg. Pasalnya, kata Sartono, LPG 3 Kg diperlukan rakyat miskin dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Sartono pun mengaku khawatir apabila alokasi anggaran kebutuhan subsidi LPG 3Kg tidak ditambah maka akan hanya mendongkrak tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.
“Gas melon kan identik untuk keperluan rakyat miskin dan UMKM sekarang jumlah penduduk miskin kan bertambah. Jadi sudah seharusnya Pemerintah juga menambah alokasi anggaran subsidi untuk gas melon,” kata Sartono kepada wartawan, Senin (24/7/2023).
Menurutnya, selama ini banyak program prioritas Pemerintah yang justru tidak bersinggungan dengan kepentingan rakyat jelata.
“Padahal seharusnya kebijakan dibuat mesti mencerminkan kepentingan rakyat bukan kepentingan oligarki. Sekarang bangun infrastruktur memangnya rakyat miskin bisa menikmati? Kan tidak,” sindirnya.
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, penambahan anggaran untuk gas melon mesti jadi prioritas dipenghujung kekuasaan ini. Sartono menekankan bahwa keberadaan LPG 3 Kg membantu menggerakan ekonomi rakyat.
“Jangan sampai kekuasaan meninggalkan penderitaan yang tak ada ujungnya. Saatnya mengurangi kemiskinan sebagaimana hal itu jadi program Pemerintah untuk menguranginya hingga angka Nol persen di 2024,” pungkasnya.
Diketahui, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat menurun. Namun ironisnya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru meningkat, bahkan melampaui masa puncak pandemi covid-19.
Dari catatan BPS, tingkat ketimpangan berdasarkan gini ratio di desa dan perkotaan naik dari sebelumnya 0,381, kini meningkat ke 0,388. Ketimpangan terasa di perkotaan karena rasio gini yang naik dari 0,402 menjadi 0,409.
Sementara ketimpangan di desa stagnan dan trennya cenderung turun sejak September 2019. Kondisi ketimpangan per Maret 2023 itu tercatat sebagai yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Pasalnya di Maret 2018, rasio gini sempat menyentuh 0,389, lalu trennya turun.
Bahkan rasio gini per Maret sebesar 0,388 justru lebih tinggi dibanding saat puncak pandemi September 2020 lalu yang hanya sebesar 0,385. Menurut BPS, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk kemiskinan di Indonesia Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36?ri jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini berkurang 460 ribu orang dari September 2022.
(Bie)
