Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menegaskan APBN 2027 harus bertransformasi menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar membiayai belanja pemerintah.
“Belanja pemerintah pada sektor strategis harus mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional,” ujar Amin Ak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026).
Amin mengapresiasi perubahan paradigma pemerintah dari spending menjadi spending to invest, yaitu menjadikan APBN sebagai pengungkit investasi.
Namun, ia mengingatkan perubahan tersebut harus disertai tata kelola yang baik dan penajaman prioritas agar benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
Ia menilai desain Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 yang mengandalkan pembiayaan APBN sekitar Rp625 triliun dari total kebutuhan Rp2.178 triliun menunjukkan APBN mulai diposisikan sebagai katalis investasi.
“Meski demikian, banyaknya program prioritas berpotensi memecah fokus kebijakan. Karena itu, pemerintah perlu menyusun hierarki prioritas berdasarkan besarnya multiplier effect, kemampuan menciptakan lapangan kerja, dan kecepatan menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Amin juga menekankan keberhasilan APBN tidak boleh lagi diukur hanya dari tingginya penyerapan anggaran, melainkan dari hasil nyata (outcome) seperti meningkatnya investasi, tumbuhnya industri, bertambahnya kesempatan kerja, naiknya produktivitas, dan berkurangnya kemiskinan.
“Setiap program harus memiliki indikator outcome yang terukur agar efektivitas belanja dapat dievaluasi secara objektif,” jelasnya.
Terkait tingginya porsi pembiayaan non-APBN, Amin mengingatkan target tersebut hanya dapat tercapai apabila pemerintah mampu menghadirkan proyek yang layak secara ekonomi, serta didukung kepastian hukum, tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, dan investor pipeline yang memadai.
Ia juga menegaskan pentingnya menjadikan hilirisasi sebagai fokus APBN 2027 dengan orientasi pada peningkatan nilai tambah industri, daya saing manufaktur, produktivitas tenaga kerja, dan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Efisiensi belanja negara pun harus diarahkan pada pengalihan anggaran ke sektor-sektor produktif seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan vokasi, hilirisasi, dan penguatan UMKM,” katanya.
Di tengah ketidakpastian global, Amin mengingatkan agar APBN 2027 tetap adaptif dan menjaga ruang fiskal yang cukup.
“APBN harus menjadi instrumen strategis yang mampu menarik investasi, memperkuat sektor produktif, membuka lapangan kerja, dan menjadi mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ini.
