Jakarta, JurnalBabel.com – Fraksi PKB mengambil sikap tegas soal ramainya kabar tes corona yang bakal digelar oleh Setjen DPR. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menginstruksikan anak buahnya supaya mendahulukan kepentingan masyarakat dan tenaga medis.
Anggota Fraksi PKB Luqman Hakim memastikan Fraksi PKB tidak akan ikut melakukan tes massal corona gratis yang bakal digelar di DPR. Menurutnya, Anggota DPR dan keluarganya merupakan manusia biasanya yang bisa saja tertular virus corona (Covid-19. Tapi, sebagai Anggota Dewan mestinya memiliki kepekaan dan lebih mementingkan masyarakat yang rentan dan kurang mampu.
Apalagi, untuk melakukan tes corona yang lebih akurat, sebenarnya dibutuhkan biaya cukup mahal, bukan dengan rapid test. Ia yakin, 575 Anggota DPR yakin mampu untuk membayar ongkos tes corona di rumah sakit terpercaya. “Anggota DPR pasti mampu membiayai dirinya dan keluarganya untuk melakukan tes corona secara mandiri di rumah sakit,” kata Luqman Hakim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).
Karena itu, jika tes corona bagi 575 Anggota DPR itu jadi digelar, maka Fraksi PKB merupakan yang pertama menolak berpartisipasi. “Saya menolak dan tidak akan ikut tes corona gratisan. Kenapa saya bilang gratisan? Karena sumber dana tes corona ini belum jelas dari mana, apakah dari fasilitas asuransi yang dimiliki tiap anggota, atau dari sumbangan pihak lain atau dari mana. Karena itu saya anggap sebagai gratisan,” tegas Anggota Komisi III DPR ini.
Anggota DPR asal Dapil Jawa Tengah VI ini menyebut, penolakan itu bukanlah keputusan pribadi, melainkan menjadi perintah langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Luqman menyebut, sesuai arahan Cak Imin, Fraksi PKB dilarang ikutan tes corona gratisan, karena harus mendahulukan masyarakat. “Alat tes corona yang dibeli negara, harus diprioritaskan untuk sahabat-sahabat tenaga medis dan masyarakat rentan. Tenaga medis adalah tentara terdepan dalam perang melawan corona ini,” jelas Luqman.
Sementara, Luqman juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai lamban memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD), seperti masker, sarung tangan, baju hazmat, sepatu boot dan lainnya untuk memfasilitasi tenaga medis di semua rumah sakit. Karena itu, ia meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD untuk tenaga medis.
Selain APD, kata dia, pemerintah harus melalukan operasi pasar atau menindak tegas spekulan alias para penimbun masker, hand sanitizer dan sembako yang membuat kelangkaan barang-barang tersebut.
Akibatnya, masyarakat sulit mendapatkan masker dan hand sanitizer. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Ia juga mendukung langkah kepolisian dan kejaksaan yanh bakal memberi hukuman maksimal bago para penimbun barang kebutuhan masyarakat.
“Masker dan hand sanitizer oleh masyarakat dianggap sebagai kebutuhan pokok dalam melawan wabah corona. Apabila tidak tersedia stok yang cukup di pasar, pasti memantik kepanikan massal seperti yang terjadi sampai saat ini,” ungkapnya.
Terakhir, Luqman yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia bisa melewati cobaan wabah virus corona ini. Hal itu, bisa dilihat bahwa masyarakat bergotong-royong saling membantu pekerjaan pemerintah.
“Saya optimis, kita akan mampu memenangkan perang melawan corona ini. Masyarakat memiliki semangat gotong-royong yang tinggi untuk membantu sesama. Bahkan, masyarakat juga menggalang dukungan untuk membantu APD tenaga medis di beberapa rumah sakit, yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah,” imbuhnya. (Bie)
Editor: Bobby
