Jakarta, JurnalBabel.com – Penolakan melakukan rapid test atau tes cepat virus corona untuk seluruh anggota DPR dan keluarganya makin menggaung dari sejumlah fraksi. Usai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak imbauan yang pertama kali keluar dari Setjen DPR ini, kini Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak keras kebijakan tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Zainuddin Maliki, menilai kebijakan Setjen DPR itu telah melangkahi etika. Pasalnya, ditengah situasi masyarakat yang terpukul akibat virus corona, kesekretariatan DPR malah mengutamakan pemeriksaan ini kepada anggota DPR yang berjumlah 575 beserta keluarganya. Padahal, kata Zainuddin, rapid test sebaiknya memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan,” kata Zainuddin saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).
Kebijakan itu tak hanya mendapat kecaman dari sejumlah anggota DPR dalam lingkup partai. Setelah sebelumnya Setjen DPR RI mengumumkan akan dilakukannya rapid test pada pekan ini, sontak masyarakat melalui media sosial juga turut mengecam sikap lembaga legislatif negara itu.
Hal ini, kata Zainuddin, dinilai wajar. Karena masyarakat pasti lebih membutuhkan tes corona tersebut di samping mereka lah yang paling sarat bersinggungan dengan banyak pihak lain. Terlebih rapid test yang ingin dilakukan kepada DPR belum berstatus orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).
Atas sebab itu pula, dia meyakini ada perasaan enggan di benak para anggota dewan. Hal itu dikarenakan anggota dewan pasti berpikir sama, yakni lebih mengutamakan masyarakat serta tenaga medis yang sudah dinyatakan positif mengidap Covid-19.
“Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian,” ucapnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini lantas mendesak Setjen DPR membatalkan rapid test tersebut. Zainuddin berharap masyarakat tidak lagi gaduh oleh isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya ini. Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan para anggota.
“Kalau pun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” ucapnya.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur X (meliputi Lamongan dan Gresik) ini mengimbuhkan, langkah yang lebih bijak untuk diambil saat ini adalah memprioritaskan kondisi masyarakat. DPR, kata dia, harus terus bergandengan bersama pemerintah mencari jalan keluar persoalan dari wabah global ini.
“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
