Jakarta, JurnalBabel.com – Komisi XI DPR RI belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan. Turut serta dalam rombongan komisi XI DPR RI, anggota legislative dari Fraksi PKS, Anis Byarwati.
Dalam tanggapannya terhadap kinerja pembangunan ekonomi di Sulawesi Selatan, Anis memberikan apresiasi atas kinerja di bidang ekonomi yang sangat baik yaitu pertumbuhan ekonomi provinsi di atas angka pertumbuhan Nasional.
Pada kuartal II tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Nasional tercatat sebesar 7,07% dan pertumbuhan provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,66%. Walaupun sebagaimana diketahui, tingginya angka pertumbuhan tersebut karena baseline-nya rendah. Sebelumnya pada kuartal kedua year on year di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32% secara nasional.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyoroti korelasi data dan perkembangan UMKM di lapangan.
Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM sebesar 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, dengan menyerap lapangan kerja 96,92% yang menyumbang PDB 60,19%.
Menurut Anis, angka dalam data ini merupakan angka-angka yang menggembirakan. Namun sejauh pengamatannya, fakta di lapangan ketika pandemic terjadi, banyak UMKM yang terdampak dan tidak mampu bertahan.
Alokasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk UMKM, belum mengangkat daya beli masyarakat.
“Relaksasi yang dilakukan OJK, berbagai inovasi program yang dilakukan BI, belum mengangkat daya beli masyarakat,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10/2021).
Oleh karena itu, Anis menekankan agar indikator dari kinerja yang dilakukan oleh pemerintah jangan hanya dilihat dari sisi capaian angka, namun dilihat juga fakta di lapangan.
“Kita harus punya hati untuk melihat bagaimana reaksi di lapangan ketika angka-angka memperlihatkan sesuatu dengan baik. Bagaimana kenyataannya?” tuturnya.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyayangkan mekanisme bantuan dari pemerintah yang semuanya menggunakan jalur perbankan. UMKM yang merupakan tonggak dari perekonomian nasional sebesar 99,99% menunjukkan bahwa non UMKM hanya 0,01% tetapi hampir menguasai seluruh sumber daya di Indonesia.
“Lantas apa yang didapatkan oleh UMKM, ketika ia dibantu dari segala pos dan stakeholdernya tapi tetap saja tidak terangkat kesejahteraannya,” paparnya.
Anis juga menyayangkan, UMKM yang menyumbang 60% PDB dengan jumlah 65 juta unit di akhir tahun 2020, namun belum semuanya bisa mengakses perbankan.
“Sebagian UMKM tidak bisa mengakses perbankan karena usaha mereka mikro sehingga banyak dana untuk UMKM mengendap di bank,” ujarnya.
Anis berharap hal ini menjadi perhatian semua pihak agar ke depan kondisi UMKM di Indonesia bisa lebih baik lagi.
(Bie)
