Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Hendrik Lewerissa, mendukung rencana PLN untuk melakukan elektrifikasi di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagai fokus program prioritas PLN dalam menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).
Meski demikian, ia meminta PLN memaksimalkan implementasi PMN yang diberikan pada PLN guna elektrifikasi wilayah Indonesia 3T, seperti Maluku.
Menurutnya, meski PLN sebelumnya telah mendapatkan PMN, elektrifikasi di wilayah 3T kunjung belum terealisasi.
“Dua tahun berturut-turut PLN rapat di Komisi VI dan mempresentasikan rencana kerja untuk mendapatkan PMN. Hal yang sama itu dibahas berkali-kali dan saya sebagai wakil dari daerah yang paling banyak juga 3T-nya di kawasan Timur Indonesia, selain Papua dan Papua Barat. Saya juga menyampaikan keluhan yang sama (soal elektrifikasi). Tapi saya baru hari kembali dari Dapil saya nih, Pak Dirut. Ternyata masalahnya masih tetap sama,” kata Hendrik dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan PLN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Lebih lanjut, Legislator Dapil Maluku ini menjelaskan bahwa masalah elektrifikasi juga terjadi di Pulau Damar dan Pulau Romang, Maluku. Selama ini, menurutnya, tidak adanya listrik bukan tidak ada jaringannya, melainkan banyak yang tidak terawat.
“Saya ambil contoh yang paling konkret, di Pulau Damer dan Pulau Romang itu bukan tidak ada jaringannya. Jaringannya ada, gardunya sudah ada, tapi sudah karatan, tiang-tiangnya sudah patah,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Ia pun menegaskan, apabila program PMN tersebut diterima, dirinya meminta agar PLN tidak hanya sekedar memberikan janji yang enak didengar, namun tanpa ada implementasi yang nyata di lapangan.
“Saya mohon supaya 2023 tempat-tempatnya yang saya sebutkan tadi, yang tiang listriknya ada, kabel-kabelnya ada, gardunya ada tapi mesinnya tidak ada. Sehingga tidak ada listrik di situ. Saya mohon di situ semua itu betul-betul menjadi perhatian serius dari Pak Dirut,” pungkasnya. (Bie)
Sumber: dpr.go.id
