Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Santoso, mengharapkan tidak ada lagi politik indentitas yang bisa membawa perpecahaan kepada masyarakat dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Menurutnya, politik indentitas sangat kental terjadi di pilpres 2014 dan 2019 lalu, dimana terciptanya dua kekuatan kutub yang saling berhadapan. Paska pilpres pun dua kekutan ini masih tarik menarik.
“Oleh karenanya, saya meminta kepada partai politik ataupun pimpinan partai politik untuk berhenti memainkan politik indentitas ini,” kata Santoso, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama ahli sunnah waljammah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).
Dengan hilangnya politik indentitas ini, kata Santoso, diharapkan memberikan kesempatam kepada masyarakat untuk bisa memilih calon pemimpin dengan bebas dengan banyak pilihan.
“Untuk itu, mari kita berdoa bersama agar di Pilpres 2024 mendatang, masyarakat punya pilihan banyak untuk memiilih calon presiden dan wakil presiden, sehingga tidak lagi tercipta politik indentitas yang saling tarik menarik, bahkan terjadi konfrontasi antara pendukung satu dengan pendukung lainnya,” paparnya.
Lebih lanjut legislator asal DKI Jakarta ini menjelaskan politik indentitas ini bisa menimbulkan dampak dendam antara rezim yang menang dan calon yang kalah.
Sebab itu, Santoso juga berharap para ulama dan habaib tidak masuk dalam konflik politik indentitas tersebut, meskipun punya kebebasan hak politik dalam memilih untuk menentukan siapa calon anggota legislatif dan presiden.
“Kedewasaan ini lah yang sangat dibutuhkan. Kita akan maksimal berkerja, kita akan maksimalkan untuk melakukan pengawasan agar abuse of power yang dilakukan pemerintah tidak terjadi untuk memakan rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
(Bie)
