Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia yang semakin terpuruk.
Politisi PKS itu mendesak pemerintah untuk mempertahankan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) guna meringankan beban masyarakat kelas menengah yang semakin rentan jatuh miskin.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia telah menurun drastis dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk. Namun, angka tersebut terus menurun hingga mencapai 47,85 juta orang atau 17,13% pada tahun 2024.
Bukan hanya itu, BPS mencatat saat ini ada 67,69 juta orang masuk kategori kelompok rentan miskin atau bertambah sebanyak 12,72 juta orang dibandingkan tahun 2019. Jumlah itu setara 24,23% dari jumlah penduduk Indonesia.
“Kenaikan harga dan pencabutan subsidi BBM dan gas, tanpa dibarengi kenaikan pendapatan, membuat kelompok ini berisiko turun kelas masuk ke dalam kategori miskin,” kata Amin Ak dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).
Amin Ak menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada masyarakat miskin dan kelas atas telah mengabaikan kebutuhan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan pendorong utama konsumsi domestik.
“Saat ini saja, kelas menengah Indonesia dibebani berbagai macam pungutan pajak, yang jika dijumlahkan bisa mendekati 20% dari jumlah pendapatan yang mereka terima,” ungkapnya.
Dengan menurunnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat juga menurun, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga target pertumbuhan ekonomi Presiden terpilih Prabowo diatas 7% sulit untuk direalisasikan.
“Kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian kita. Jika mereka terus terpuruk, dampaknya akan sangat besar terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amin Ak.
Amin juga mengingatkan, penurunan kelas menengah dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan yang meningkat dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menyoroti pentingnya subsidi BBM dan tarif KRL yang terjangkau sebagai langkah konkret untuk membantu kelas menengah. Mempertahankan subsidi BBM dan tarif transportasi publik membantu mengurangi biaya harian yang harus dikeluarkan oleh kelas menengah.
Ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan Tabungan.
Dengan pengeluaran yang lebih rendah untuk transportasi dan BBM, daya beli kelas menengah meningkat. Ini dapat mendorong konsumsi domestik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Dengan mempertahankan subsidi BBM dan tarif KRL yang terjangkau, kita dapat meringankan beban pengeluaran harian mereka dan menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Tarif transportasi publik yang terjangkau membuat mobilitas lebih mudah dan murah bagi kelas menengah. Ini penting untuk akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan lainnya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.
Subsidi BBM dan tarif transportasi publik yang terjangkau membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan manfaat langsung kepada kelas menengah dan bawah. Ini dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Amin Ak berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.
“Kami di DPR akan terus mengawal dan mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kelas menengah. Kebijakan yang tepat dan berimbang sangat diperlukan agar kita dapat keluar dari krisis ini bersama-sama,” pungkasnya.
