Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar diterima masyarakat luas.
Menurutnya, tanpa strategi komunikasi yang tepat, lembaga pengelola aset negara senilai lebih dari US$900 miliar ini berpotensi dianggap sebagai instrumen sentralisasi dan elitisme politik.
Hensa yang juga pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini menekankan, komunikasi Danantara harus menjawab kekhawatiran masyarakat, khususnya di daerah.
“Danantara harus membangun komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti agar publik, terutama di daerah, memahami dan menerima kebijakan ini sebagai bagian dari agenda pembangunan bersama,” ujar Hensa, Jumat (23/1/2026).
Ia menambahkan, publik membutuhkan narasi keadilan dan bukti konkret, bukan sekadar janji atau jargon.
Peluncuran megah Danantara yang dihadiri tiga presiden justru menuntut transparansi lebih tinggi untuk membangun harapan realistis dan membuka ruang dialog.
“Publik butuh narasi keadilan dan bukti konkrit untuk menjawab kekhawatiran serta membangun harapan yang realistis, dan membuka ruang dialog buat masyarakat,” tegas Hensa.
Tanpa komunikasi efektif, Hensa nilai Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 berisiko kehilangan dukungan publik meski memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional.
