Jakarta, JurnalBabel.com – Partai NasDem menantang PDIP untuk mengadu prestasi menteri-menterinya yang berada di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal itu menyusul PDIP mendorong parpol yang mencalonkan sosok ‘Antitesis Jokowi’ pada Pemilu 2024 agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan. Dimana, Partai NasDem sudah mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di 2024. Dan Anies dikenal juga sebagai sosok oposisi Pemerintahan Jokowi.
Hal itu juga berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang akan mereshuffle kabinetnya sebelumnya 2024.
“Mau adu prestasi menteri dengan NasDem? Hati-hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara,” kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/2022).
Sekedar informasi, pada 6 Desember 2020, KPK menangkap Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang berasal dari PDIP ketika itu terkait kasus bantuan sosial Covid-19.
Juliari juga sudah divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 23 Agustus 2021, karena terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari Rp32 miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemensos.
Lebih jauh Irma mengatakan tidak perlu jauh-jauh berbicara prestasi menteri asal NasDem dengan PDIP. Ia meminta mengaudit bantuan sosial yang jumlahnya triliunan rupiah itu yang faktanya pendistribusiannya tidak tepat sasaran.
“Karena data yang digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu bansos Kemensos selama pendemi,” tegasnya.
Selain itu, Irma Suryani juga merespon penilaian PDIP yang menyalahkan kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang berasal dari NasDem terkait impor beras.
“Impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag. Kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup, Bulog saja yang tidak mampu serap gabah petani. Jadi jangan asbun (asal bunyi) deh. Gimana mau export jika yang lain maunya impor,” jelasnya.
Irma Suryani Chaniago
Terkait reshuffle, Anggota Komisi IX DPR ini yakin jika berbasis kinerja maka menteri NasDem tidak akan termasuk yang akan di ganti.
“Karena menteri NasDem berkinerja baik, on the track dengan program presiden serta berprestasi,” kata Irma.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal kode reshuffle kabinet yang belakangan dilempar lagi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait reshuffle, Hasto mendorong parpol yang mencalonkan sosok ‘Antitesis Jokowi’ agar memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.
“Namun dalam sistem presidensial karena ada partai yang telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa dari Presiden Jokowi. Tentu saja ada suatu landasan konstitusional tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri,” kata Hasto saat konferensi pers secara daring bertajuk ‘Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023’, Jumat (30/12/2022).
“Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapat enaknya, ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDI Perjuangan,” sambungnya.
Hasto juga mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada beberapa waktu lalu yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi. Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.
“Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut,” ujar Hasto.
“Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras, yang secara politik ekonomi PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita ingin impor beras,” imbuhnya.
(Bie)
