Jakarta, JurnalBabel.com — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani.
Menurut Amin, kehadiran Purbaya sebagai Menkeu patut diapresiasi, mengingat sebelumnya sudah berpengalaman menjadi mitra Komisi XI saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Kami menyambut baik Pak Purbaya. Harapan saya beliau bisa melanjutkan yang sudah baik dilakukan Bu Sri Mulyani sekaligus meningkatkan hal-hal yang masih kurang,” ujar Amin, Rabu (10/9/2025).
Amin menekankan bahwa tantangan awal Purbaya adalah beradaptasi dengan birokrasi Kementerian Keuangan serta memastikan tiga Wakil Menteri Keuangan dapat bekerja efektif berbagi beban dengan Menterinya.
Menurutnya, 100 hari pertama sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan pasar, terutama setelah rupiah dan IHSG sempat tertekan pasca pengumuman reshuffle kabinet.
“Stabilitas pasar akan sangat ditentukan oleh 100 hari pertama Purbaya. Kuncinya adalah membangun kredibilitas, menjaga disiplin fiskal, serta menghadirkan kebijakan yang adil dan menenangkan publik,” tegasnya.
Amin juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada solusi fiskal berbasis utang maupun pajak tambahan yang justru membebani masyarakat.
“Kita tidak boleh terjebak kondisi gali lubang tutup lubang. Reformasi perpajakan harus diarahkan agar lebih adil, memperluas basis pajak, sekaligus melindungi masyarakat kelas bawah,” jelasnya.
Dalam pandangan Amin, sejumlah prioritas kebijakan perlu segera dijalankan Menkeu Purbaya.
Antara lain mendorong stimulus likuiditas untuk sektor padat karya dan rantai pasok terdampak geopolitik.dan memperkuat kolaborasi dengan swasta lewat proyek siap pakai dan insentif terukur.
Kemudian memprioritaskan pembangunan infrastruktur logistik, perumahan rakyat, dan pengolahan pangan yang menyerap banyak tenaga kerja.
Amin juga menekankan pentingnya stimulus konsumsi yang lebih terarah seperti voucher untuk UMKM, subsidi bertarget, dan dukungan likuiditas agar produksi lokal tetap berjalan.
Selain itu, pemulihan rantai pasok dan ekspor perlu dilakukan melalui intervensi bottleneck logistik, pemberian insentif pada ekspor bernilai tambah, dan dukungan fiskal sementara bagi sektor terdampak geopolitik.
Ia menegaskan, percepatan realisasi proyek infrastruktur yang benar-benar “ready to build” dengan lelang cepat dan pengawasan ketat harus dipastikan agar manfaatnya segera dirasakan publik.
Sementara itu terkait target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden, Amin mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal.
“Pertumbuhan ekonomi penting, tapi jangan mengorbankan disiplin fiskal. Kredibilitas kebijakan dan keadilan harus menjadi fondasi utama,” tutup Amin.
