Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, mengimbau guru ikut serta dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta guru tak takut menolak jika melihat makanan terlihat tidak sehat dan sudah berbau.
“Dan diharapkan semua pihak terkait dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan kontrol, terutama para guru, agar makanan yang terlihat secara kasatmata dan bau tidak sehat, tolak saja dan jangan didistribusikan,” kata Irma Suryani kepada wartawan, Kamis (24/9/2025).
Irma menilai program Makan Bergizi Gratis bermanfaat bagi siswa. Dia meminta dilakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM) di Badan Gizi Nasional (BGN) karena adanya kasus keracunan.
“Sebagai program utama Presiden yang memang bermaslahat dan bermanfaat bagi rakyat, yang perlu dilakukan adalah melakukan evaluasi dan kontrol terhadap kerja SDM yang ditempatkan oleh BGN, karena sesungguhnya makanan yang tidak sehat itu tidak akan terdistribusikan jika SDM tersebut kerja sesuai tanggung jawabnya,” terangnya.
Irma juga menyoroti terkait dugaan jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Dia meminta agar kasus ini segera ditindak.
“Berikutnya, dahulu kan vendor yang telah memiliki dapur, setidaknya yang melampirkan posisi dapur dan yang telah membangun dapur. Terhadap oknum-oknum yang memperjualbelikan SPPG, harus ditindak tegas dan laporkan kepada Presiden,” ujarnya.
Untuk mengatasi kasus keracunan menu MBG, Irma menyarankan BGN bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).
“Kerja sama dengan BPOM dalam memastikan pangan aman perlu disegerakan. Kerja sama dengan BKKBN terkait distribusi ke ibu hamil dan PAUD harus dibuatkan MoU agar clear anggaran dan penanggung jawabnya,” tutur dia.
“Jika semua itu dilaksanakan, saya yakin masalah-masalah yang terjadi dapat dihentikan. Untuk mengantisipasi persaingan bisnis, vendor-vendor perlu mendokumentasikan makanan sebelum didistribusikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program MBG dihentikan. Hal ini menindaklanjuti sejumlah temuan kasus keracunan terhadap siswa setelah mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ari menyebutkan temuan dugaan keracunan lantaran ada kesalahan sistem di BGN.
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada ke Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari dalam rapat tersebut.
