Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) di Pilkada 2020 bermula dari pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak benar. Bahkan tidak dilaksanakan oleh PPDP).
“Menurut saya permasalahan DPT ini bermula dari coklit yang tidak benar atau bahkan tidak dilaksanakan oleh PPDP,” kata Wahyu Sanjaya saat dihubungi, Kamis (19/11/2020).
Penyusunan DPT dimulai dengan melakukan coklit petugas ke tim setiap rumah pemilih. Data yang digunakan untuk coklit merupakan hasil sinkronisasi antara DPT Pemilu 2019 dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) Pilkada 2020 milik Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya, laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan ada 2,7 juta dari 100 juta warga yang masuk dalam DPT Pilkada 2020 belum memiliki e-KTP maupun surat keterangan (suket).
Menurutnya, apabila coklit dilakukan secara benar seharusnya tidak terjadi perbedaan data yang signifikan dengan DP4 kemendagri. Sebab itu, ia meminta KPU bertanggungjawab atas masalah ini.
“Bagaimana pun juga tanggung jawab tetap berada di KPU karena yang mengangkat PPDP,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan pihaknya membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami masalah DPT ini.
“Komisi II sudah membentuk Panja untuk mendalami hal ini. Harapannya agar tidak terjadi lagi permasalahan yang sama,” jelasnya.
Aktif Melapor
Legislator asal Sumatera Selatan ini juga menghimbau kepada masyarakat yang belum memiliki e-KTP dan Suket untuk melapor ke tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal itu untuk memastikan bahwa nama pemilih masuk ke DPT.
“Berperan aktif agar melapor ke KPPS bahwa nama mereka belum terdaftar di DPT,” katanya.
Wahyu juga menyebut bisa saja pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau Suket tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun, katanya, dalam kondisi Covid saat ini ada keterbatasan waktu pencoblosan dari 12.00-13.00.
“Sehingga bisa saja calon pemilih kehilangan kesempatan untuk memilih,” katanya. (Bie)
