Jakarta, JurnalBabel.com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengingatkan pemerintah terkait menurunnya secara tajam harga komoditas unggulan Indonesia, seperti CPO, mineral dan batu bara berdasar data Juni 2023.
“Hal ini menandakan bahwa segera berakhirnya era bulan madu atau windfall harga komoditas yang sudah kita nikmati semenjak pertengahan bulan Juli tahun 2021,” kata Anis di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/23).
Menurut Anggota DPR RI Komisi XI ini turunnya harga komoditas unggulan tersebut, tidak bisa dilepaskan dari fluktuasi harga minyak mentah internasional, karena fungsi komoditas tersebut merupakan substitusi dari minyak bumi.
“Dengan melihat kondisi tersebut, pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia pada semester I tahun 2023, diperkirakan akan melambat mencapai 7,8-8,3 persen dan 1,5-2,0 persen” ujarnya.
Anis menyebut pengaruhnya langsung terlihat pada angka Pertumbuhan ekonomi nasional semester I 2023 yang hanya mencapai 5,0-5,2 persen, menurutnya pencapaian tersebut sesungguhnya belum terlalu solid dan kokoh bagi perekonomian nasional.
“Selaras dengan trend perlambatan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi mulai bergerak turun. Sampai dengan Juni 2023, laju inflasi Indonesia mencapai 3,5 persen (yoy) atau 1,2 persen (ytd), turun dari 5,5 persen (yoy) pada akhir tahun 2022,” katanya.
Legislator PKS ini mengingatkan bahwa situasi ini menunjukkan kemampuan dan daya beli masyarakat belum terlalu pulih. Penurunan angka inflasi sejalan dengan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang berada pada level 6,70 persen pada Semester I 2023.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga menyatakan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2023, volatilitas pasar keuangan global masih tinggi.
“Hal ini memberikan dampak terhadap perkembangan nilai tukar rupiah. Selain itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada bulan Februari dan Mei 2023 sebesar masing-masing 25 basis poin (bps) kembali meningkatkan tekanan di sektor keuangan global, terutama di emerging market countries,” ujarnya.
Anis menunjukkan data rata-rata nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 2023 mencapai Rp15.071 per dolar AS atau berada diatas target APBN sebesar Rp14.800 per dolar AS.
Menurutnya perkembangan nilai tukar rupiah ini cukup mengkhawatirkan, mengingat masih tingginya volatilitas pasar keuangan global dan tekanan terhadap harga komoditas yang berdampak terhadap kinerja ekspor nasional.
“Demikian pula Pencapaian lifting minyak bumi terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini menjadi keprihatinan kita bersama. Realisasi lifting minyak bumi Januari hingga April 2023 baru mencapai rata-rata sebesar 605,0 ribu barel per hari (rbph), lebih rendah dari rata-rata tahun 2022 sebesar 612 rbph atau masih berada di bawah target APBN sebesar 660 rbph,” serunya.
Anis menyebut pencapaian Lifting minyak masih menghadapi persoalan klasik berupa penurunan alamiah sumur-sumur produksi yang semakin tua, terjadinya unplanned shutdown, sehingga menyebabkan produksi menurun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah untuk mencari terobosan kebijakan yang inovatif, mengingat potensi minyak bumi Indonesia masih besar.
Legislator PKS asal Jakarta ini mengingatkan Pemerintah terkait dengan mulai berakhirnya era bulan madu harga komoditas unggulan Indonesia pada tahun 2023, akan memberikan dampak terhadap penerimaan negara.
“Walaupun penerimaan pajak diprediksi masih akan melebihi target APBN 2023, tetapi pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2022 yang mencapai angka 58,2 persen akan sulit untuk tercapai kembali. Bisa dipastikan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan sektor pajak diperkirakan hanya akan mencapai single digit pada akhir tahun 2023. Begitupula dengan pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga mulai mengalami perlambatan pertumbuhan. Kita ketahui sumber PNBP sebagian besar masih disumbang dari Pendapatan SDA non migas khususnya mineral dan batubara,” katanya.
(Bie)
