Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengritik kebijakan pemerintah yang memotong anggaran triliunan dari para mitra komisi X DPR, namun malah muncul rumor alokasi anggaran untuk perusahaan berbau nepotis dari lingkungan istana, yang disinyalir milik salah seorang Staf Khusus Presiden.
“Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra secara detail, malah muncul kabar-kabar miring, artinya realokasi ini belepotan,” ujar politisi PKS, Senin (20/4/2020).
Akhir maret lalu, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi jilid 3 menghadapi terjangan wabah Covid-19 yang diklaim akan menggoyang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. “Buntutnya terjadi pemotongan anggaran di sana-sini, termasuk mitra komisi X,” kata Fikri.
Fikri merujuk pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020 sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Perubahan APBN 2020 tanpa melalui proses pembahasan di DPR Ini yang jadi bermasalah,” cetusnya.
Ia menambahkan soal sifat Perppu yang dapat langsung berlaku begitu terbit, tanpa menunggu persetujuan DPR. “Sehingga, kemudian Perpres nomor 54/2020 menjadi landasan untuk merombak APBN,” terangnya.
Lebih jauh Fikri merinci pemotongan anggaran terjadi pada semua Kementerian/ Lembaga yang menjadi mitra Komisi X DPR, yakni Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpusnas. Mendikbud dipotong Rp. 4,98 T, Kemenparekraf/Baparekraf dipotong Rp. 1,09 T, Kemenpora dipotong Rp. 270,2 M, dan Perpusnas dipotong Rp. 106,6 M. “Totalnya mencapai Rp. 6,44 T,” ungkapnya.
Menurut rilis yang diterbitkan kantor Presiden sebelumnya, bahwa stimulus ekonomi jilid 3 menggelontorkan dana total Rp. 405,1 T. Alokasi anggaran sebesar itu antara lain dirinci untuk biaya pelatihan bagi pemegang kartu pra kerja sebanyak 5,6 juta penerima dan masing-masing senilai Rp. 1 juta.
Sebagai pelaksananya, istana menunjuk 8 (delapan) mitra perusahaan berbasis daring, yang salah satunya (ruang guru) merupakan milik salah satu staf khusus milenial.
Karenanya, Fikri menuntut penjelasan terkait realokasi anggaran mitra-mitra DPR, “Tidak hanya komisi X saya kira, karena untuk mencapai Rp. 405,1 T dipotong juga anggaran di K/L lain,” imbuhnya.
Kemudian, Fikri juga mencernati anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa yang dipotong mencapai Rp. 23,26 T. “Dari situ termasuk pemotongan tunjangan guru sebesar Rp.3,3 T, dan pemotongan dana BOS Rp. 1,1 T,” ujarnya.
Fikri menegaskan, pemotongan dana-dana tersebut haruslah mempunyai alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik,” tutupnya. (Bie)
Editor: Bobby
