Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mempertanyakan alasan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) yang tidak lagi menjadi mitra kerja komisinya.
“Kementrian LHK dan eskplorasi energi dan tambang sangat berkaitan. Kenapa justru dipisah. Kami di Komisi VII mempertanyakan hal ini. Ada kepentingan besar apa?,” kata Sartono Hutomo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Dia menjelaskan saat ini menjadi prioritas anggota Komisi VII untuk mengembalikan Kementrian LHK menjadi Mitra Kerja mereka dan bukan di Komisi IV.
“Kalau kita mau cek dari Hulu Kebijakannya, seharusnya KLH dan Kehutanan itu DiPisah karena secara Logika Kehutanan itu mengelola hutan, pasti ada urusan yang mengganggu lingkungan. Karena dampak kebijakannya banyak ke ekploitasi, Sementara lingkungan hidup tugasnya untuk awasi dan menindak. Kalau digabung dalam satu tempat itu dikhawatirkan ada konflik kepentingan,” tegasnya.
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini juga menuturkan Harapan satu-satunya setelah Kementrian ini digabung adalah adanya ruang pengawasan yang lebih spesifik dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Komisi VII sebagaimana lazimnya. Agar semangat Pelestarian Lingkungan itu bisa lebih maju ketimbang kebijakan eksploitasinya sendiri.
“Ini Juga sebagai Upaya mempermudah komunikasi antar Kementrian, dan pemangku kebijakan, agar komitmen menjaga dan melestarikan lingkungan,” jelasnya.
Lebih lanjut Sartono juga mencontohkan kinerja jika Kemen LHK dan Komisi VII merupakan mitra kerja yang sangat strategis. Yakni kasus kebocoran minyak pertamina di Karawang dan Balikpapan pertengahan Tahun ini
“Komisi VII bisa cepat mendudukkan secara bersamaan antara KLH dan Pertamina, karena masih satu kesatuan Mitra Komisi, kalau dipisah, akan sangat menyulitkan bagi kami dalam melakukan pengawasan terhadap penanganan-penanganannya kedepan,” pungkasnya. (Joy)
Editor: Bobby
