Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PKB, Mohamad Rano Alfath, mendesak pejabat dan institusi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kemacetan parah di ruas Tol Jakarta–Tangerang yang kian meresahkan masyarakat.
Sorotan utama diarahkan pada maraknya truk yang mengambil lajur kanan serta praktik over dimension dan overloading (ODOL) yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Rano, laporan masyarakat menunjukkan bahwa sejumlah truk kerap menggunakan jalur kanan yang semestinya diperuntukkan bagi kendaraan ringan untuk mendahului sehingga memicu perlambatan arus, potensi kecelakaan, dan kemacetan panjang, khususnya pada jam sibuk.
“Saya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait truk-truk yang dengan leluasa mengambil lajur kanan di Tol Jakarta–Tangerang. Ini sudah menyangkut keselamatan pengguna jalan. Jalur kanan bukan untuk kendaraan berat berjalan lambat,” tegas Rano, kemarin.
Lebih lanjut, ia menyoroti keberadaan truk-truk dengan muatan berlebih dan dimensi tidak sesuai standar (ODOL) yang masih bebas beroperasi. Praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal.
“Kita sudah lama berbicara soal penertiban ODOL, tapi di lapangan praktiknya masih terjadi. Penegakan hukum tidak boleh setengah hati. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi nyata,” ujarnya.
Rano juga menilai bahwa sebagian pengemudi truk terkesan tidak gentar terhadap sistem tilang elektronik (ETLE), seolah tidak ada efek jera yang dirasakan.
Ia meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mempertegas implementasi ETLE, memastikan sanksi benar-benar ditegakkan, dan melakukan evaluasi jika terdapat celah dalam sistem pengawasan.
“Kalau ETLE sudah diterapkan, maka pastikan penindakannya transparan dan tegas. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pelanggaran bisa diabaikan tanpa konsekuensi,” kata Rano.
Menjelang bulan Ramadan, di mana mobilitas masyarakat cenderung meningkat, Rano mendorong adanya langkah preventif melalui rekayasa lalu lintas yang terukur. Opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain pembatasan waktu operasional kendaraan berat pada jam tertentu, pengawasan intensif di titik-titik rawan, serta patroli rutin untuk memastikan truk tidak menggunakan lajur kanan.
Legislator asal dapil Banten ini juga meminta koordinasi yang lebih solid antara Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan pengelola jalan tol agar kebijakan yang diambil tidak parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Rano menyatakan keyakinannya bahwa jajaran Korlantas Polri bersama institusi terkait mampu bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini.
“Saya meyakini Korlantas dan Polri memiliki kapasitas serta instrumen yang memadai untuk menertibkan pelanggaran ini. Tinggal bagaimana pengawasan diperketat dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Masyarakat menunggu langkah nyata, dan saya percaya aparat bisa merespons dengan cepat dan terukur,” ujarnya.
“Kita tidak bisa membiarkan keresahan ini berlarut-larut. Negara harus hadir memastikan jalan tol aman, tertib, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Komisi III akan terus mengawal agar penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tutupnya.
Dengan meningkatnya arus kendaraan menjelang Ramadan, langkah cepat dan tegas dari aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan diharapkan mampu meredam potensi kemacetan serta menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan di ruas Tol Jakarta–Tangerang.
