Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Husni, meminta Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengklarifikasi pernyataannya terkait DPR meminta kepadanya untuk disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji tahun ini ke Tanah Suci, Mekkah.
Pasalnya, kata Husni, pihaknya tidak pernah meminta fasilitas bisnis pada Garuda Indonesia untuk penerbangan haji. Hal itu menurutnya mulai dari pesawat, hotel dan lain-lain, diurus oleh biro perjalanan atau travel, bukan tugas DPR.
Tugas DPR, lanjut Husni, melakukan pengawasan dan memastikan para jemaah Haji Indonesia nyaman dan aman dalam melaknakan ibadah haji di Tanah Suci.
“Nggak usah ia minta maaf, minta klarifikasi saja,” kata Husni saat dihubungi, Kamis (15/6/2023).
Selain itu, tegas Husni, DPR dalam setiap keberangkatan haji atau lainnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPR, tidak ada yang gratis, pasti ada pembiayaan.
“Setiap keberangkatan kunjungan, pasti ada pembiayaan. Kan untuk makan, hotel dan penerbangan, tranport dan lainnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut legislator asal Dapil Sumatera Utara ini mengatakan DPR memiliki kebebasan memilih maskapai penerbangan untuk melakukan tugas pengawasan haji.
“Kita bebas mau naik pesawat apapun, namun bila ada maskapai dalam negeri pasti kita prioritaskan,” katanya.
Husni juga mengatakan, tim pengawas haji dari Komisi VIII DPR yang berangkat ke tanah suci Mekkah berjumlah 28 anggota, yang dibagi dalam dua gelombang keberangkatan. Gelombang pertama berangkat 21 Juni 2023 dan gelombang kedua pada 22 Juni 2023.
“Kami tidak tahu menahu untuk yang berangkat tanggal 23,” katanya.
Sebelumnya, Dirut PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.
Adapun permintaan DPR ini Irfan bocorkan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
“Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji,” ujar Irfan.
Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
“Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji,” tuturnya.
Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.
“Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR,” imbuh Irfan.
(Bie)
