Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, menyoroti turunnya masyarakat kelas menengah belakangan ini yang akan berdampak pada meningkatnya kelompok miskin di Indonesia.
Ia menjelaskan, berdasarkan penilaian para ahli, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih fokus kepada 20% kelompok masyarakat kelas bawah dan 10% kelompok ekonomi kelas atas. Sementara untuk kelas menengah kurang menjadi perhatian.
Lebih lanjut politisi PKS menyebut, terdapat lima kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kelompok masyarakat kelas menengah.
Pertama, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kedua, rencana pembatasan BBM bersubsidi per 1 Oktober 2025. Ketiga, penyesuaian subsidi kereta rel listrik (KRL) di tahun 2025.
Keempat, iuran dana pensiun tambahan, dan kelima asuransi Third Party Liability (TPL) kendaraan direncanakan berlaku mulai Januari 2025.
“Ini semua menyasar kelas menengah. Kalau kita lihat jumlah data BPS tahun 2019, jumlah kelas menengah kita 57 juta sekian. Per hari ini kurang lebih tinggal 47 juta. Berarti ada penurunan 10 juta orang,” kata Amin Ak saat rapat kerja bersama Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Legislator asal dapil Jawa Timur ini menegaskan, kelima kebijakan tersebut mengancam meningkatnya kelompok masyarakat miskin. Sebab itu, kata Amin, ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan termasuk Kementerian Investasi/BKPM.
