Jakarta, JurnalBabel.com – Pihak istana dan Kementerian Negara BUMN sudah mengonfirmasi bahwa mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero).
Kementerian BUMN pun membenarkan bila mereka memasukkan nama Rudiantara ke dalam Tim Penilaian Akhir (TPA) yang akan diputuskan presiden.
Rudiantara bukan orang baru di PT PLN. Ia tercatat pada 2008-2009 pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT PLN. Ia juga terlibat dalam pencarian pinjaman bagi proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt.
Anggota DPR khususnya di Komisi VI yang membidangi masalah BUMN serta bermitra kerja dengan PT PLN, mempunyai harapan besar pada Rudiantara dan menanti terobosan bersejarah beliau membenahi perusahaan plat merah tersebut.
Anggota komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, mengatakan Rudiantara itu bukan orang asing di PLN. Dia pernah jadi wakil dirut PT PLN (Persero), selain tentunya pernah di Telkom, XL Axiata dan Indosat juga di perusahaan pertambangan.
“Jadi kalau dipercaya menjadi Dirut PLN saya kira tepat, dan ini menjadi momentum terbaik bagi beliau untuk membenahi PLN yang memang banyak masalah,” ujar Evita Nursanty saat dihubungi di Jakarta, Senin (25/11/2019) malam.
Evita juga melihat Rudiantara ini punya pengalaman yang hebat dari berbagai industri yang berbeda. Sebab itu, Evita mengatakan kerja besar Rudiantara sangat di tunggu untuk membenahi kelistrikan yang kusutnya bukan main.
“Saya lihat Rudiantara memiliki kemampuan itu. Kebetulan saya kenal dia ketika masih di Komisi I DPR yang bermitra dengan Menkominfo yang saat itu dipercayakan padanya. Sekali lagi kita berharap Rudiantara membuat terobosan bersejarah di PLN,” katanya.
Dihubungi terpisah, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Mohamad Toha, tidak mempermasalahkan Rudiantara ditunjuk sebagai Dirut PLN. Sebab, kata Toha, penunjukan dan pengangkatan tersebut menjadi kewenangan eksekutif. Dalam hal ini Menteri Negara BUMN yang kini dijabat oleh Erick Thohir.
“Penunjukan dan pengangkatan adalah kewenangan eksekutif, kami yang akan awasi,” ujar Mohamad Toha.
Toha yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini meminta Rudiantara membuktikan kinerja untuk membenahi perusahaan negara tersebut. Selanjutnya nanti komisi VI DPR sebagai mitra kerja PT PLN mengawasi dan mengevaluasinya. “Kita buktikan saja kinerjanya, nanti dipelajari,” katanya.
Namun legislator asal Jawa Tengah ini memberikan catatan khusus yang harus dibenahi Rudiantara. Utamanya untuk membenahi berbagai persoalan atau pekerjaan rumah di PT PLN. Salah satunya kata Toha mengenai tarif dasar listrik kian membebani rakyat. Pasalnya, persoalan listrik adalah persoalan setiap rakyat Indonesia, seperti pangan.
“Ketergantungan masyarakat sangat tinggi terhadap listrik, baik untuk rumah tangga dan industri, maka jaga kecukupan, jaga zero accident (termasuk listrik mati), jaga harga agar tidak naik seenaknya, tentu dengan melakukan terobosan efisiensi,” paparnya.
Toha optimis Rudiantara bisa menyelesaikan pekerjaan rumah di PT PLN. Terutama memberantas korupsi di PT PLN. “Pengalamannya sebagai Wakil Direktur Utama PT PLN dulu juga membantunya untuk membuat terobosan,” tuturnya. (Bie)
