Jakarta, JurnalBabel.com – Komisi II DPR RI menggelar Raker/RDP dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP dalam rangka membicarakan Persiapan Pemilu Serentak 2024 belum lama ini
Pada Kesempatan sesi tanya jawab, Anggota Komisi II DPR, Rahmat Muhajirin, kritisi perihal Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Mendagri Tito Karnavian untuk mengantisipasi banyaknya selisih data seperti pada Pemilu 2019 lalu.
DP4 adalah data penduduk yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan sebagai basis data menetapkan jumlah DPS. Dari DPS, KPU akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kami ingin menanyakan perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sekarang ini sampai sejauh mana progressnya. Sengaja kami tanyakan kepada Pak Mendagri untuk mengantisipasi permasalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), karena pada pemilu yang lalu ada indikasi, perdebatan dan temuan terkait perbedaan data pemilih dengan Data Pemilih Sementara (DPS) yang di punyai oleh KPU. Saya khawatir masalah data ini seperti hal nya yang terjadi pada penerima BLT yang banyak tidak tepat sasaran di karenakan datanya yang bermasalah,” kata Rahmat Muhajirin dikutip dari akun instagramnya, Sabtu (16/4/2022).
Legislator Partai Gerindra ini juga mengkritisi perihal status KTP yang menjadi kendala nantinya untuk masuk kedalam Data Pemilih.
Rahmat menekankan pada status masa berlaku seumur hidup serta status pekerjaan pada KTP PNS atau TNI/Polri.
Menurutnya, pada Pemilu yang lalu sering menemui KTP yang bersangkutan masih aktif padahal yang bersangkutan sudah pensiun. Kemudian dikarenakan KTP yang mereka punyai masih berlaku seumur hidup, mereka pun enggan untuk mengurusnya karena adanya kesulitan birokrasi, padahal mereka sudah masuk kriteria pada Data Pemilih.
“Mohon agar masalah tersebut menjadi perhatian bagi Pak Mendagri tentang perihal-perihal yang kami tanyakan tadi,” pungkasnya. (Bie)
