Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio/Hensa, menyebut ada 4 polemik “hantu” yang harus dibasmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya yang sudah berjalan satu tahun.
Pertama, polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Hensa, seharusnya Gibran tampil ke publik menjelaskan latar belakang pendidikannya secara detail. Mulai dari, asal sekolah, lulus tahun berapa dan lainnya.
“Maksud saya diclearkan saja dan dia (Gibran) harus tampil tuh untuk menyelesaikan polemik ini, karena dia sekarang sedang menjabat dan masih menjabat,” kata Hensa dalam video di akun youtube pribadinya, Ahad (26/10/2025).
Hensa juga berpandangan, polemik ini bukan tanggungjawab Presiden Prabowo. Namun, kata dia, Prabowo perlu berbicara kepada Gibran agar menjelaskan kepada publik terkait latar belakang pendidikannya.
“Ini penting bukan cuma untuk rakyat tapi penting buat mas Gibran, karena kan cape juga diomongin terus tentang ijazahnya,” tegasnya.
Kedua, polemik Silfester Matutina, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2019.
Hingga kini vonis terhadap relawan Presiden Jokowi serta Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024 itu, belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Hensa menilai, polemik ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum di era Presiden Prabowo tidak lebih baik dari era Presiden Jokowi.
“Menurut saya ini harus diperjelas status Silfester ini. Apakah Bang Silfester ini memang sudah selesai, tidak perlu diungkit-ungkit lagi hukumnya atau memang harus dieksekusi,” ujarnya.
Ketiga, polemik hutang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung. Hensa mengatakan apabila polemik ini didiamkan maka menjadi beban pemerintahan Prabowo.
Hensa menilai polemik hutang proyek tersebut membingungkan masyarakat terkait siapa yang menanggung hutang puluhan trilliun proyek itu. Pasalnya, Menteri Keuangan menyebut hutang tersebut tidak ditanggung oleh APBN.
Selain itu, lanjut Hensa, polemik ini berdampak pada proyek-proyek lainnya. Mulai dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya hingga kinerja lembaga Danantara yang diimpikan Presiden Prabowo membantu perbaikan perekonomian Indonesia.
Keempat, polemik proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hensa berpendapat apakah IKN ini akan diteruskan atau tidak atau menjadi destinasi wisata.
“Polemik berkepanjangan ini harus diselesaikan. Kalau memang ada yang salah, tunjuk hidung yang bersalah dan dihukum,” kata Hensa.
Pendiri lembaga survei KedaiKopi ini pun berharap kedepan pemerintahan Presiden Prabowo lebih baik dan janji-janji kampanyenya terpenuhi.
“Dan yang paling penting menteri-menteri, pejabat-pejabat di era pak Prabowo menerima masukan kritis dari masyarakat dengan baik,” pungkas Hensa.
