Jakarta, JurnalBabel.com – Dalam rapat dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tentang Pembahasan Pagu Indikatif Kementrian PPN/Bappenas pada RAPBN 2021 pada Rabu lalu di Gedung DPR RI, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyoroti rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tertera dalam rencana anggaran Bappenas 2021.
“PKS betul-betul prihatin dengan rencana ini,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/6/2020).
Anis mempertanyakan rencana pemerintah melalui Kementerian BAPPENAS yang tetap menjalankan dan memproses rencana pemindahan IKN ditengah wabah pandemi covid 19 yang belum berakhir.
Hal lain yang dipertanyakan Anis terkait informasi yang berkembang mengenai proses tender penyusunan master plan IKN yang telah disiapkan dengan menggunakan dana sebesar Rp 85 milyar.
Informasi beberapa media mengungkapkan dari dokumen sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik oleh LPSE bahwa Satuan Kerja kantor Menteri Negara PPN/Bappenas menyiapkan paket dengan kode 6740199 bernama Penyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN Master Plan Ibukota Negara. Paket ini disiapkan pada 24 Maret 2020 dengan metode penunjukan langsung dan APBN 2020.
Adapun kategori yang mengikuti tender ini adalah Jasa Konsultasi Badan Usaha dan karena penunjukan langsung, maka hanya ada satu peserta. Akhir dari pendaftaran ini 24 April 2020. Juga paket penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk master plan IKN, paket pengadaan kajian keanekaragaman hayati dan pangan untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk master plan IKN dan paket kajian reklamasi tambang untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk master plan IKN.
Anis menyatakan ditengah pandemi yang belum juga berakhir, urusan pemindahan IKN seharusnya tidak menjadi prioritas. Anggaran yang ada sebaiknya difokuskan untuk menangani masalah wabah dan dampaknya yang sudah meluas.
“Pemindahan Ibu Kota Negara tidak bisa disebut sebagai program prioritas dimasa darurat pandemi seperti sekarang ini,” tegasnya. Anis meminta Pemerintah melalui Bappenas mengkaji ulang tentang program-program pindah Ibu Kota Negara ini.
Selain itu menurut Anis, dana bantuan sosial untuk rakyat harus ditambah agar mencukupi semua kebutuhan. Dan selanjutnya pemulihan kondisi ekonomi rakyat juga harus jadi prioritas agar recovery segera berlangsung dan ekonomi bisa tumbuh kembali.
“Catatan penting kami adalah bahwa semua anggaran harus fokus untuk rakyat. APBN sesuai amanat konstitusi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus utamakan untuk program penanganan pandemi ini,” tambahnya.
Hal lain yang menurut Anis harus mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas adalah reformasi sistem ketahanan pangan, kesehatan nasional, sistem pendidikan, sistem perllindungan nasional dan sistem ketahanan bencana.
Legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini menambahkan Pandemi covid 19 seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kesiapan pemerintah terhadap antisipasi dan mitigasi dampak yang timbul akibat gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya.
“Karena kesiapan dan kesigapan pemerintah adalah faktor yang menentukan, cepat atau tidaknya penanganan dampak resiko perekonomian yang dapat ditimbulkan dari adanya krisis global, bencana alam atau wabah penyakit untuk mencegah meluasnya dampak turunan yang mungkin terjadi,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
