Jakarta, JURNALBABEL – Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perlunya terus melanjutkan studi secara matang sebelum melakukan pemindahan.
“Sudahlah kita lihat dulu. Studinya saja dilanjutkan dulu,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Selain itu, Darmin meminta kepada masyarakat untuk menunggu kelanjutan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Pasalnya, sampai saat ini Presiden Jokowi pun belum menargetkan tempat resminya.
“Kita tunggu sajalah apa katanya, lagipula belum diputuskan dimana pemindahannya. Rencana kotanya saja belum diputuskan,” ucap Darmin.
Tunggu Perencanaan Matang
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengatakan skema pembiayaan baru akan disusun bila sudah ada perencanaan yang matang dari Bappenas maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR).
“Untuk saat ini kita akan menunggu sampai perencanaan itu matang. Kalau rencananya matang, dengan begitu estimasi dari anggarannya akan lebih akurat. Jangan kita sudah membuat berbagai macam analisa sementara. Perencanaannya belum dilakukan secara detail dan matang,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Sri Mulyani pun melanjutkan, hingga saat ini pemerintah pun masih membuat perencanaan terkait UU APBN 2020. “Mei nanti akan kami bahas dengan DPR,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu, berdasarkan pemberitaan Kontan.co.id sebelumnya, terdapat tiga kandidat yang menjadi pertimbangan untuk dipilih sebagai ibukota negara baru. Beberapa hal menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan lokasi pemindahan ibukota terkait dengan lingkungan, air, dan kebencanaan.
Harus Refrendum
Terpisah, Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan rencana pemindahan ibu kota memiliki urgensi tersendiri. Namun menurutnya harus ada referendum atau jajak pendapat.
Sandi menyebut isu ini telah lama dilontarkan. Ia berharap ada kajian yang lebih komprehensif dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya juga dilakukan demi kepentingan masyarakat.
“Saya lihat ada [urgensinya],” ucap Sandi saat ditemui di kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).
Sandi menilai dengan urgensi yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat seperti biaya hidup dan lapangan pekerjaan, maka seharusnya keputusan itu dikembalikan kepada masyarakat.
Sandi kemudian mengatakan kajian yang pernah dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas seharusnya disosialisasikan juga kepada masyarakat.
“Menurut saya harus dikembalikan juga ke masyarakat karena ini keputusan yang sangat strategis, jadi harus ada referendum,” ucapnya.
Sandi mengatakan wacana yang telah ada sejak periode pemerintahan Presiden Sukarno ini juga harus dikaji dari sisi pelayanan masyarakat. Menurutnya, saat ini pelayanan masyarakat sudah dilengkapi dengan penggunaan teknologi.
Oleh karena itu, hal ini juga harus dipertimbangkan untuk mengukur sisi pembiayaan.
“Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat juga dari relevansinya dari segi cost, biayanya berapa, dan apakah efektif apalagi sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital,” ujar dia.
Sebelumnya, pemindahan ibu kota ini memang telah lama didiskusikan. Jokowi yakin pemindahan ibu kota dari Jakarta terwujud suatu hari nanti. Oleh sebab itu, Jokowi pun menekankan persiapan yang matang demi mewujudkan hal itu.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta pada Senin pagi saat membahas pemindahan ibu kota.
Pemindahan ibukota ini bertujuan untuk memeratakan pembangunan di Indonesia. Selain itu, pemindahan ibu kota juga harus memperhatikan administrasi pemerintah pusat agar selalu efisien. (Joy)
Editor: Bobby
