Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR Ahmad Syaikhu mengkritik sekaligus mendesak pemerintah menghentikan rencana pembebasan
lahan untuk lokasi pembangunan bendungan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Sebab, kehidupan rakyat sedang susah.
“Setop, kehidupan rakyat sedang susah ekonominya karena pandemi Corona. Empatilah pada rakyat,” tegas Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2020).
Politisi PKS itu merasa heran dengan kebijakan pemerintah. Di tengah wabah Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat, seharusnya pemerintah fokus pada kebijakan strategis yang bisa mendongkrak kesejahteraan rakyat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
“Saya sungguh heran. Kebijakan pemerintah sering tak berbanding lurus dengan kondisi rakyat saat ini,” ujar Syaikhu.
Seperti diketahui, pemerintah akan membebaskan lahan untuk membuat bendungan di IKN. Lokasinya di Sepaku-Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bendungan dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih di IKN yang baru. Sejumlah wilayah yakni Desa Tengin Baru, Argomulyo serta Desa Sukomulyo masuk dalam proyek pembangunan bendungan seluas 378 hektare. Terdiri atas 36 hektare untuk tubuh bendungan dengan luas genangan 342 hektare. Kepala Desa Tengin Baru Ahmad Mauladin mengungkapkan, dia mendapatkan surat pemberitahuan dari tim pembebasan lahan bendungan bahwa tahapannya dimulai bulan Juni 2020.
Padahal, bulan April 2020 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat menginstruksikan seluruh kegiatan lapangan ditunda selama pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada penundaan pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp80 miliar untuk tubuh bendungan seluas 36 hektare di atas.
Bendungan Sepaku-Semoi sendiri tidak pernah disebutkan dalam APBN 2020 merupakan proyek ibu kota negara (IKN) yang baru, melainkan sebagai program pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, bersama 59 unit bendungan lainnya.
Dalam raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 21 April 2020, Menteri PUPR sendiri menyatakan tidak ada anggaran tahun 2020 ini untuk pembangunan IKN baru. Realokasi anggaran tahun 2020 terkait pandemi Covid-19 oleh KemenPUPR juga tidak pernah menyebutkan Bendungan Sepaku-Semoi.
Hal ini senada dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Mei 2020 lalu bahwa tidak ada cadangan anggaran pada APBN 2021 untuk proyek IKN. Sebab pemerintah masih dalam tahap pemulihan usai ekonomi Indonesia dihantam pandemik COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengatakan, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan. Dan Menkeu Sri Mulyani memprediksi pada skenario sangat berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4% yang dapat menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan.
“Ini kan jelas semuanya. Data dan fakta berbicara. Tapi mengapa pemerintah ngotot membebaskan lahan untuk bendungan. Darimana dananya?” tanya Syaikhu.
Mantan Wakil Walikota Bekasi itu mengingatkan pemerintah soal kebijakannya yang sering mencekik rakyat. Dari harga BBM yang tidak kunjung turun, menaikkan iuran BPJS, lalu terjadi kenaikan tagihan listrik yang membuat masyarakat gaduh, dan yang terakhir muncul kewajiban Tapera. Dengan semua beban yang ditanggung oleh rakyat tersebut, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang bukan menjadikan rakyat semakin terhimpit.
IKN, tambah Syaikhu, belum saatnya. Sebab tidak ada kepentingan mendesak. Di sisi lain, pemindahan IKN tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian INDEF mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Apa urgensinya memulai pembangunan bendungan IKN? Tidak ada. Bahkan IKN itu sendiri pada kondisi normal juga tidak penting,” ungkap Syaikhu.
Perlu diketahui, proyek Bendungan Sepaku-Semoi yang segera dilaksanakan ini diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 700 Miliar. Padahal uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membantu 390 Ribu KK selama tiga bulan. Masing-masing mendapatkan Rp 600 Ribu per bulan.
Karena itu, Syaikhu mengingatkan pemerintah agar jangan melanjutkan rencana pembangunan bendungan terkait Ibukota baru tersebut. Syaikhu juga mendorong pemerintah untuk membatalkan proyek pemindahan IKN, dan mengajak untuk kembali fokus pada penanganan Covid-19 saat ini beserta dampaknya.
Ini perlu dilakukan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap rakyat yang sedang dilanda bencana. Sedangkan dana yang tadinya direncanakan untuk pembangunan Ibukota baru, sebaiknya dialihkan guna membantu jutaan rumah tangga kurang mampu. Juga stimulus bagi UMKM selama masa pemulihan. Hal ini agar dana tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberian stimulus tersebut.
“Sekali lagi, setop pembebasan lahan untuk bendungan. Bahkan hentikan rencana pemindahan IKN. Pemerintah sayang kepada rakyatnya yang sedang tercekik,” pungkas Syaikhu. (Bie)
Editor: Bobby
