Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyayangkan langkah pemerintah yang menaikkan harga gas elpiji disaat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi.
Ia mengaku heran dengan pemerintah yang enggan mencari solusi lain diluar menaikkan harga.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga LPG di akhir tahun 2021 ini. Harga LPG non subsidi saat ini menjadi Rp 11.500 per kg per Senin (27/12/2021) ini.
Amin mengingatkan, kenaikan harga jual gas tabung 12 Kg akan juga diikuti dengan naiknya harga-harga barang kebutuhan lainnya. Karena tidak sedikit pelaku usaha kecil dan menengah yang mempergunakan gas 12 Kg.
Agar usahanya bertahan, sudah pasti biaya produksi akan naik, sehingga pada akhirnya menaikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Kelompok masyarakat miskin juga terdampak kenaikan harga-harga barang.
Dalam jangka pendek, masyarakat kecil harus berjibaku menghadapi peningkatan biaya rumah tangga akibat kenaikan harga elpiji.
Apalagi, jika standar kemiskinan mengacu pada standar international labour organization (ILO) sebesar US $2 per kapita per hari, maka akan banyak kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak memperoleh subsidi, kembali terpukul secara ekonomi.
“Kelompok menengah ke bawah selama ini kan tidak memperoleh subsidi, mereka harus mengeluarkan biaya kebutuhan rumah yang lebih besar. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut konsumsi energi merupakan salah satu pengeluaran terbesar dalam anggaran rumah tangga masyarakat golongan menengah bawah,” ujar Amin Ak dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/12/2021).
Langkah pemerintah tersebut bisa menjadi blunder terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja membaik.
Seperti dilansir BPS, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang paling penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini. Dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dibentuk oleh sejumlah komponen antara lain penjualan eceran untuk komoditas makanan dan minuman.
Amin juga mengingatkan, efek domino kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga berdampak negatif pada kondisi sosial dan keamanan.
“Sebagian besar masyarakat menjadi makin skeptis terhadap keberpihakan pemerintah pada rakyat,” katanya. (Bie)
