PANGKALPINANG, Jurnalbabel.com – Dalam rangka Tahun Yubileum 2025 sekaligus mewujudkan Gereja yang partisipatif dan sinodal, Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Kevikepan Bangka Belitung menyelenggarakan Talkshow Ekonomi Politik dengan tema “Tantangan dan Peluang Membangun Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Bingkai Politik Nasional”, Minggu (14/9/2025).
Acara ini dihadiri Uskup Keuskupan Pangkalpinang, Mgr. Adrianus Sunarko, OFM, serta Bupati Bangka Barat, bersama para peserta dari berbagai komunitas Katolik, di antaranya Pemuda Katolik dan WKRI se-Bangka Belitung. Pembukaan dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan tarian tradisional, menciptakan suasana khidmat sekaligus penuh semangat kebangsaan.
Ketua Komisi Kerawam Kevikepan Bangka Belitung, RP Yohanes Agus Riyanto, MSF, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan Gereja dalam membangun kehidupan berbangsa, khususnya di bidang ekonomi dan politik.

Ketua Komisi Kerawam Kevikepan Bangka Belitung, RP Yohanes Agus Riyanto, MSF
“Komisi Kerawam memandang perlu mencari peluang bersama, baik dengan ormas Katolik, pejabat publik, ASN Katolik, maupun organisasi non-Katolik, untuk membahas tantangan dan peluang ekonomi di Bangka Belitung. Kini saatnya Gereja mengambil bagian dalam bidang ekonomi-politik dengan membaca konteks sosial hingga bermuara pada gerakan nyata semangat kolaboratif,” tegasnya.
Sesi pemaparan dari Uskup Keuskupan Pangkalpinang Mgr. Adrianus Sunarko, OFM, menekankan pentingnya sikap kritis Gereja dalam politik. Menurutnya, politik semestinya diarahkan untuk mewujudkan bonum commune atau kebaikan bersama.

Uskup Mgr. Adrianus Sunarko, OFM bersama Plt Kepala Kesbangpol Babel, Ferdian Hermawan Lubis, dan Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman.
“Kalau orientasi politik hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, apalagi pribadi tertentu, maka Gereja akan bersikap kritis. Politik pada dasarnya sesuatu yang luhur, dan umat Katolik dipanggil untuk terlibat membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung hak asasi manusia. Gereja akan terus menyerukan keadilan, solidaritas, dan partisipasi demi kepentingan bersama,” ungkapnya.
Di bagian lain talkshow, Benny Sorliam mewakili peserta bertanya kepada Uskup Adrianus bagaimana menggemakan suara kenabian di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kerusakan ekologi yang makin parah dan berbagai problem sosial di Bangka Belitung. Menurut Uskup Adrianus, dalam analisa sosial masyarakat terdiri dari tiga komponen besar yakni pemerintah, swasta/bisnis dan masyarakat sipil.
“Idealnya, pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil bekerja sama demi kebaikan bersama. Namun, faktanya korupsi masih marak, kepentingan ekonomi sering mengorbankan keadilan, bahkan ekologi ikut dirusak. Maka, suara kenabian Gereja harus tetap bergema,” jelasnya menjawab pertanyaan peserta.
Talkshow ini juga menghadirkan Plt Kepala Kesbangpol Babel, Ferdian Hermawan Lubis, dan Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman. Keduanya menguraikan situasi ekonomi-politik di Babel yang penuh tantangan namun tetap menyimpan peluang besar untuk dikembangkan.
Dalam sesi dialog interaktif, para peserta antusias bertanya, salah satunya terkait bagaimana Gereja dapat mengambil peran nyata dalam kondisi ekonomi dan politik yang sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil. Jawaban narasumber memberi pemahaman bahwa partisipasi aktif, kolaborasi lintas sektor, serta keberanian bersuara kritis menjadi kunci untuk perubahan.
Kehadiran tokoh Gereja, pemerintah, hingga akademisi menegaskan bahwa membangun Babel dalam bingkai politik nasional tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak dengan semangat kebaikan bersama. (VSH)
Penulis / Reporter : Veronika Suci