Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Supriansa, sesumbar apabila dirinya menjadi Presiden maka hutang Indonesia yang kini mencapai Rp7.733,99 triliun dapat diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun atau 1 periode masa jabatan presiden.
Hal itu dikatakan oleh Supriansa saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Kepala BNPT di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Awal Supriansa menyinggung kecilnya anggaran BNPT dalam memberantas terorisme di 2023 sebesar Rp431 miliar. Sementara kata dia, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alamnya.
“Coba kita lihat pendapatannya tambang kita. Jangankan hanya menanggulangi pelaku terorisme yang sadar, membayar hutang pun bisa. Kecil itu pak 7 ribu hutang kita,” kata Supriansa.
“Kalau saya jadi Presiden, satu periode saya selesaikan itu utang. Itu kalau saya jadi Presiden, tapi kan tidak mungkin jadi Presiden,” sambungnya.
Supriansa semangat menyuarakan hal itu karena dalam Pasal 33 ayat 3 UUD menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Sekarang bagi berapa negara para penambang-penambang royalti itu. Jangankan 50:50, cukup berikan kepada negara 25 persen dari semua hasil penjualan tambang mereka diserahkan kepada negara, 5 tahun negara lunas utang pak,” jelasnya.
Dari pada tidak ditarik itu, dulu 13,5 persen setiap penjualan, sekarang dituruni. Coba dinaikan jadi 25 dari semua hasil penjualan tambang batubara. Belum sawit, hutan kita yang dikuasai oleh segelintir orang saja,” tambahnya.
Artinya, mantan Wakil Bupati Soppeng ini menandaskan fenomena diatas menjadi gambaran Indonesia negara kaya. Tetapi Indonesia belum mampu mengelola kekayaan tersebut.
“Oleh karena itu kita paham perlu kerjasama dengan orang luar. Hadirkan smelter-smelter, tapi mereka juga harus berpikir berapa sumbangannya ke BNPT. Kan bisa kita lakukan itu pak,” tegasnya.
(Bie)
