Jakarta, JurnalBabel.com – Partai Demokrat menepis tuduhan sebagai dalang dari isu dan polemik ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Partai Demokrat tidak pernah sedikitpun terpikir cawe-cawe dalam isu tersebut.
Demikian disampaikan Politikus senior Partai Demokrat Sartono Hutomo menanggapi tuduhan dalang dari isu ijazah palsu yang mengarah kepada partainya.
”Demokrat tak pernah terpikir sedikitpun cawe cawe soal isu ijazah palsu,” kata Sartono kepada wartawan, kemarin.
Lebih lanjut, Sartono menduga ada motif tertentu dibalik tuduhan dalang dari isu ijazah palsu yang mengarah kepada Partai Demokrat. Sartono mencium, adanya skenario sasaran jangka pendek, menengah dan panjang atas tuduhan itu.
“Sejak awal, kami di Partai Demokrat tidak pernah ikutan dalam urusan ijazah Presiden Jokowi. Apalagi perkara ini sudah berjalan di jalur hukum. Jadi bukan ranah opini politik tapi pembuktian hukum,” tegasnya.
“Tidak ada satu pun kader kami yang diperintahkan atau juga terseret, diperiksa, jadi kalau ada yang coba mengaitkan kami, itu jelas mengada-ada. Tindakan adu domba dan tidak bertanggung jawab, tidak beralasan,” tambah Sartono.
Anggota Komisi VI DPR RI ini memastikan, kader Demokrat tidak akan tinggal diam dengan tuduhan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Kader Demokrat, tegas Sartono, akan menghadapi tuduhan itu dengan elegan, terukur dan sesuai hukum.
“Komando kami jelas, bersama rakyat, menjaga marwah partai, dan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam kepemimpinan Ketua Umum AHY,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sartono pun tak terima dengan tuduhan yang mengaitkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal isu ijazah palsu Jokowi.
Sartono mengungkapkan, saat ini SBY tengah fokus pada seni dan perdamaian dunia. Sartono menambahkan, Presiden ke 6 RI itu juga sudah sepenuhnya purna dari politik praktis.
“Jadi sangat tidak relevan jika ada yang coba-coba menyeret nama beliau ke dalam isu semacam ini. Tindakan yang harus dipertanggung jawabkan karena fitnah bukanlah tindakan ksatria, melainkan tindakan pecundang,” pungkasnya.
