Jakarta, JurnalBabel.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui outlook defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Persetujuan ini merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan atas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2025.
Dalam laporan yang dibacakan Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa APBN harus tetap menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung transformasi struktural ekonomi nasional.
“APBN harus mendukung program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih, dan pembangunan perumahan rakyat. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membantu menutup defisit anggaran serta menjalankan fungsi counter-cyclical dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
“Dalam situasi global yang tidak pasti, APBN memiliki peran sentral sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pandangan konstruktif Banggar DPR RI terhadap pelaksanaan APBN 2025. Ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi belanja antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan demi efektivitas anggaran. Dari sisi penerimaan, Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan PNBP juga akan terus bekerja maksimal untuk mencapai target,” kata Menkeu.
Sri Mulyani menambahkan bahwa laporan semester I dan outlook semester II APBN 2025 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan RAPBN Tahun 2026 yang kini mulai dibahas bersama DPR RI.
“Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar atas kerja sama dan berbagai pandangan konstruktif. Ini menjadi pijakan awal yang penting untuk penyusunan RAPBN 2026,” pungkasnya.
